Manado (ANTARA) -
"Saat ini fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah pemilih antarprovinsi khususnya antara Gorontalo dan Sulawesi Utara," kata Sophian dalam rakor data pemilih dan pemilih perbatasan di Manado, Senin.
Dia berharap agar tidak ada lagi masalah penarikan data pemilih seperti yang terjadi di pemilu legislatif lalu, di mana seorang pemilih terdaftar di dua provinsi.
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, berharap data pemilih dapat tuntas sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.
"Saat ini fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah pemilih antarprovinsi khususnya antara Gorontalo dan Sulawesi Utara," kata Sophian dalam rakor data pemilih dan pemilih perbatasan di Manado, Senin.
Dia mengatakan KPU di kabupaten dan kota sudah mulai bergerak, sehingga sangat penting untuk proaktif dalam menyelesaikan permasalahan data
"Data pemilih yang tumpang tindih harus segera dibereskan, terutama yang terkait dengan pemilih ganda dan dokumen KTP elektronik (e-KTP) yang bermasalah. Validitas, keakuratan, komprehensif, dan kemutakhiran data pemilih sangat penting," ujarnya.
Dia berharap agar tidak ada lagi masalah penarikan data pemilih seperti yang terjadi di pemilu legislatif lalu, di mana seorang pemilih terdaftar di dua provinsi.
"Kerja sama antara KPU, Disdukcapil, dan Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa data pemilih benar-benar valid dan tidak ada lagi tumpang tindih data, khususnya di wilayah perbatasan," kata Sophian menegaskan.
Dia mengatakan, apabila penyelesaian masalah data pemilih bisa tuntas pada hari ini agar tidak ada lagi kendala di masa depan.
Kegiatan rakor dilanjutkan dengan fokus menyelesaikan masalah pemilih data ganda antarprovinsi, khususnya antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi data pemilih yang terindikasi terdaftar di dua provinsi sekaligus.
Tim dari KPU Gorontalo, KPU Sulawesi Utara, Bawaslu, dan Disdukcapil bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pemilih hanya terdaftar di satu lokasi, sesuai dengan domisili yang sah.
Dalam diskusi, masalah teknis seperti perbedaan data e-KTP, pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar, dan pemilih ganda di wilayah perbatasan menjadi perhatian utama.
"Diharapkan dengan penyelesaian masalah ini, data pemilih untuk Pilkada 2024 akan menjadi lebih valid, akurat, dan bebas dari permasalahan data ganda," katanya.