KPU Sulut bawa tahapan pilkada 2024 miliki perspektif lingkungan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Awaluddin Umbola mengatakan, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024 memasukkan perspektif lingkungan pada pelaksanaan tahapannya.

 

"Pada pilkada 2024 ini KPU Sulut mencoba melibatkan elemen pegiat lingkungan, akademisi serta stakeholder lainnya merumuskan apa yang bisa dikerjakan secara kolaboratif agar Pilkada dapat menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan," kata Awaluddin pada forum Lembaga Inovasi Energi Teknologi Nusantara (Lientera), di Jakarta, Senin.

 

Menurut dua, sudah tiga bulan berjalan KPU Sulut mendiskusikan topik ini yang dimulai dari 'Camping Pilkada', kemudian dilanjutkan dengan 'Focus Group Discussion' serta beberapa pertemuan lainnya.

 

Dari serangkaian pertemuan itu, lahirlah komitmen bersama, KPU Sulut dan pegiat lingkungan serta komponen masyarakat lainnya menjadi beberapa rencana aksi.

 

"Di antaranya kami akan mengupayakan alat peraga kampanye(APK) yang dicetak oleh KPU Sulut saat tahapan kampanye, kembali lagi KPU untuk dibawa ke lokasi pengelolaan daur ulang sampah," jelas Umbola.

 

Hal lainnya yang akan dilakukan adalah penanaman pohon dengan menerapkan prinsip MRV (terukur, terdokumentasi dan terverifikasi).

 

"Jadi semua pohon yang akan ditanam oleh badan adhoc yang jumlahnya cukup banyak itu, pertumbuhannya bisa dimonitor," katanya.

 

Rencana aksi lainnya terkait dengan implementasi 'Pilkada Ramah Lingkungan' adalah, di masa tahapan pungut hitung, KPU Sulut akan menggelar lomba 'TPS Ramah Lingkungan' di tingkat KPU kabupaten/kota.

 

Lomba ini diharapkan dapat mendorong pembuatan TPS dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan serta langkah meminimalisasi sampah dan pemilihan sampah di TPS.

 

"Beberapa pihak sudah berkomitmen mewujudkan ini. Selama tiga hari pada masa pendaftaran pasangan calon saja, sudah ada relawan yang menjemput sampah botol plastik di KPU Sulut. Sampah itu kemudian dibawa ke tempat pengelolaan daur ulang, disortir kemudian ditimbang untuk didaur ulang," jelasnya.

 

Umbola mengatakan, meski implementasi 'Pilkada Ramah Lingkungan' bukan pekerjaan yang mudah karena harus berhadapan dengan regulasi dan penganggaran yang sudah tertata, namun KPU Sulut yakin program ini bisa berjalan selama tahapan pilkada yang tersisa.

 

"Paling tidak kami membangun kesadaran dulu di lingkungan KPU Sulut, sembari memberikan edaran ke KPU kabupaten/kota se Sulut agar dapat mengukur apa yang bisa kita lakukan terkait Pilkada Ramah Lingkungan tanpa mengintervensi regulasi yang sudah ada. Kita coba maksimalkan apa yang ada," katanya menambahkan.