Batam (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tidak ingin berandai-andai bila dipercaya kembali masuk kabinet pemerintahan selanjutnya, karena jabatan menteri menjadi hak prerogatif presiden.
“Kami serahkanlah (ke presiden), jangan kami bilang siap-siap gitu, ini kami berikan semua kewenangan dan prerogatif ini kepada presiden terpilih,” kata Sandi di Batam, Kepulauan Riau, Minggu, ketika ditanyakan kesiapannya untuk menjabat di kabinet terbaru.
Sandi mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan terhadap dirinya terkait kabinet di era presiden terpilih. Namun, dia meyakini siapapun yang menduduki jabatan Menparekraf adalah pilihan presiden.
“Saya meyakini bahwa kabinet ke depan itu, mau bagaimanapun adalah prerogatif presiden, dan kami serahkan 100 persen kepada bapak presiden,” ujar Sandi.
Menurut Sandi, dirinya bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada penggantinya di Kemenparekraf.
“Jadi harapannya, siapapun nanti akan melanjutkan kebijakan parekraf yang sudah semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan, ini bisa menjadi aspek keberlanjutan dipastikannya,” ucap Sandi.
Dalam kunjungannya di Kota Batam, Sandi sempat berpamitan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang hadir. Bahwa ini menjadi kunjungan kerja terakhirnya di Kepri.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kota Batam, selain meresmikan gudang salah satu perusahaan, sekaligus menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Amsakar- Li Claudia yang berlaga di Pilkada Kepri 2024.
Sandi mengaku tidak sempat untuk bertemu dengan Prabowo di Batam.
“Hari ini katanya Pak Prabowo ke Batam, tapi hari ini jadwal saya padat habis ini (Batam) ke Tanjung Pinang, biasanya ketemu setiap minggu saat kabinet,” kata Sandi.
Sementara itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih dalam tahap mendesain struktur kabinet di pemerintahannya nanti, yang resmi dilantik pada Oktober 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sandiaga tak ingin berandai, sebut urusan kabinet prerogatif presiden