Manado (ANTARA) - Kualitas industri pembiayaan yang beraktivitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin membaik hingga posisi April 2024.
"Kinerja industri pembiayaan masih dinilai baik, dengan menurunnya jumlah Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah," kata Kepala OJK Sulutgomalut Robert Sianipar, di Manado, Senin.
Robert mengatakan NPF perusahaan pembiayaan di wilayah Sulut pada April 2024 sebesar 2,18 persen atau sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya yaitu 2,27 persen.
Hal ini menandakan kesadaran pengembalian pinjaman oleh masyarakat semakin tinggi.
Ia menjelaskan pertumbuhan jumlah pembiayaan dinilai masih lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan secara nasional.
Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di Sulut mencapai Rp7,46 triliun, untuk investasi sebesar Rp1,76 triliun, modal kerja Rp924 miliar dan multiguna sebesar Rp4,58 triliun.
OJK, katanya, akan terus mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara inklusi sehingga semua kalangan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan baik dengan jasa perbankan maupun industri pembiayaan lainnya.
OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan ke depan.
"Kinerja industri pembiayaan masih dinilai baik, dengan menurunnya jumlah Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah," kata Kepala OJK Sulutgomalut Robert Sianipar, di Manado, Senin.
Robert mengatakan NPF perusahaan pembiayaan di wilayah Sulut pada April 2024 sebesar 2,18 persen atau sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya yaitu 2,27 persen.
Hal ini menandakan kesadaran pengembalian pinjaman oleh masyarakat semakin tinggi.
Ia menjelaskan pertumbuhan jumlah pembiayaan dinilai masih lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan secara nasional.
Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) di Sulut mencapai Rp7,46 triliun, untuk investasi sebesar Rp1,76 triliun, modal kerja Rp924 miliar dan multiguna sebesar Rp4,58 triliun.
OJK, katanya, akan terus mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara inklusi sehingga semua kalangan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan baik dengan jasa perbankan maupun industri pembiayaan lainnya.
OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan ke depan.