Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) Diano Tino Tandaju mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk secara konsisten mendukung setiap upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting.
"Pemerintah menyadari bahwa dalam upaya penurunan stunting, keluarga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan praktek pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan," kata Diano Tino pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 31 Sulawesi Utara yang dipusatkan di Taman Kota Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Jumat.
Peran keluarga menjadi penting, kata dia, karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, dan masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga untuk mengkonsumsi makanan bergizi, sumber air minum yang layak, dan jamban keluarga.
"Kita semua memiliki harapan melalui keluarga dapat diwujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, karena penanganan sumber daya manusia adalah tugas kita bersama," katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah, mitra kerja, dan seluruh masyarakat, saling bahu membahu, hidup saling bergotong-royong, dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Pelaksanaan Harganas Sulawesi Utara tahun ini, kata dia, dilaksanakan dengan sederhana, namun banyak hikmah yang dapat diambil.
"Momentum Harganas dapat dijadikan sebagai salah satu pembenahan dalam diri dan keluarga untuk tetap berpikir positif dan memberi manfaat untuk menurunkan stunting sebagai langkah perencanaan sumber daya manusia sejak dini," katanya.
Angka prevalensi stunting Sulawesi Utara sebagaimana data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencapai 21,3 persen atau naik 0,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar 20,5 persen.
Sementara itu dari 15 kabupaten dan kota, angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan kecenderungan penurunan signifikan yaitu sebesar 26,5 persen pada tahun 2022 menjadi 15 persen pada tahun 2023.
"Pemerintah menyadari bahwa dalam upaya penurunan stunting, keluarga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan praktek pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan," kata Diano Tino pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- 31 Sulawesi Utara yang dipusatkan di Taman Kota Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Jumat.
Peran keluarga menjadi penting, kata dia, karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, dan masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga untuk mengkonsumsi makanan bergizi, sumber air minum yang layak, dan jamban keluarga.
"Kita semua memiliki harapan melalui keluarga dapat diwujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, karena penanganan sumber daya manusia adalah tugas kita bersama," katanya.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah, mitra kerja, dan seluruh masyarakat, saling bahu membahu, hidup saling bergotong-royong, dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Pelaksanaan Harganas Sulawesi Utara tahun ini, kata dia, dilaksanakan dengan sederhana, namun banyak hikmah yang dapat diambil.
"Momentum Harganas dapat dijadikan sebagai salah satu pembenahan dalam diri dan keluarga untuk tetap berpikir positif dan memberi manfaat untuk menurunkan stunting sebagai langkah perencanaan sumber daya manusia sejak dini," katanya.
Angka prevalensi stunting Sulawesi Utara sebagaimana data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencapai 21,3 persen atau naik 0,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar 20,5 persen.
Sementara itu dari 15 kabupaten dan kota, angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan kecenderungan penurunan signifikan yaitu sebesar 26,5 persen pada tahun 2022 menjadi 15 persen pada tahun 2023.