Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronald Lumbuun mengatakan kegiatan koordinasi Pengadilan Kemenkumham Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) rutin dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dan keterpaduan antar instansi penegak hukum.
"Serta dalam rangka mewujudkan koordinasi, kerja sama, komunikasi yang baik, dilandasi dengan sikap keterbukaan, kebersamaan dan berkesinambungan di antara institusi penegak hukum di wilayah Sulut," katanya melalui Pelaksana Harian Kakanwil John Batara Manikallo saat membuka kegiatanKoordinasi Dilkumjakpol Plus BNN Wilayah Sulut tahun 2024 di Manado, Kamis.
Dilkumjakpol Plus ini merupakan sebuah forum yang mempertemukan para aparat penegak hukum, yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian dan BNN.
Ia mengatakan kegiatan ini juga diarahkan untuk dapat mensinkronkan serta menyelaraskan upaya dalam melaksanakan program dan kebijakan di tingkat pusat.
"Serta untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan koordinasi dalam proses penegakan hukum," katanya.
Hadir saat itu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado Djamaludin Ismail, Aspidum Kejati Sulut Jefri Maukar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulut Aris Munandar; Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulut AKBP Darsono Setyo Adjie; Perwakilan Polda Sulut, dan Para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Sulawesi Utara.
"Serta dalam rangka mewujudkan koordinasi, kerja sama, komunikasi yang baik, dilandasi dengan sikap keterbukaan, kebersamaan dan berkesinambungan di antara institusi penegak hukum di wilayah Sulut," katanya melalui Pelaksana Harian Kakanwil John Batara Manikallo saat membuka kegiatanKoordinasi Dilkumjakpol Plus BNN Wilayah Sulut tahun 2024 di Manado, Kamis.
Dilkumjakpol Plus ini merupakan sebuah forum yang mempertemukan para aparat penegak hukum, yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian dan BNN.
Ia mengatakan kegiatan ini juga diarahkan untuk dapat mensinkronkan serta menyelaraskan upaya dalam melaksanakan program dan kebijakan di tingkat pusat.
"Serta untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan koordinasi dalam proses penegakan hukum," katanya.
Hadir saat itu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado Djamaludin Ismail, Aspidum Kejati Sulut Jefri Maukar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulut Aris Munandar; Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulut AKBP Darsono Setyo Adjie; Perwakilan Polda Sulut, dan Para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Sulawesi Utara.