Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah Sulut Gorontalo (BSG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) lewat rekam pajak.

"BSG bersama pemerintah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah," kata Direktur Kepatuhan Bank Sulut Gorontalo Machmud Turuis, di Manado, Jumat.

Dia mengatakan dalam rapat koordinasi evaluasi dan upaya peningkatan pajak daerah melalui Alat Rekam Pajak ini dihadiri oleh Tim KPK, Tim BSG, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Sulawesi Utara.

Machmud Turuis mengatakan komitmen Bank tersebut untuk mendukung upaya peningkatan PAD melalui penyediaan layanan yang mudah dan cepat bagi wajib pajak.

BSG siap bekerja sama dengan Bapenda se-Sulawesi Utara dalam menyediakan layanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat. 

"Kami juga akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak," kata Machmud Turuis.

Kasatgas Wilayah IV KPK Andy Purwana mengatakan alat rekam pajak merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan PAD. 

Alat ini dapat membantu Bapenda dalam memantau dan mengawasi transaksi keuangan wajib pajak secara real time, sehingga potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir.

Rapat ini juga menjadi forum bagi Bapenda se-Sulawesi Utara untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam optimalisasi pajak daerah melalui alat rekam pajak. 

Diharapkan melalui rapat ini, dapat terjalin sinergi yang kuat antara KPK, BSG, dan Bapenda se-Sulawesi Utara untuk meningkatkan PAD dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan pentingnya sinergi antara KPK, Bank Sulut Gorontalo, dan Bapenda se-Sulawesi Utara dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah.

 

Pewarta : Nancy Lynda Tigauw
Editor : Hence Paat
Copyright © ANTARA 2024