Manado (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah X, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten dan kota melakukan rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
"Kegiatan rekonsiliasi iuran ini adalah salah satu kegiatan yang strategis dalam penyelenggaraan program JKN. Dalam kegiatan rekonsiliasi iuran ini maka kegiatan kita akan mencocokkan data iuran JKN yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octavianus Ramba di Manado, Kamis.
Kenapa rekonsiliasi seperti ini menjadi penting dan strategis dilakukan, karena dari delapan komponen iuran JKN, maka lima komponen itu berada di bawah atau tanggung jawab langsung pemerintah daerah.
Kelima komponen tersebut mencakup iuran wajib PNS, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, kontribusi iuran, bantuan iuran dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) pemerintah daerah.
"Jadi kalau dipersentasekan ada sekitar 80 persen dari iuran JKN," katanya.
Iuran JKN inilah yang nantinya digunakan dalam memastikan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik untuk melayani seluruh masyarakat di Sulawesi Utara yang dilayani di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Karena itu menurut Octavianus, manakala tercapainya atau terjadinya kesesuaian data-data iuran ini maka akan menjamin keberlanjutan dari program JKN berjalan dengan baik.
"Mewakili teman-teman BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah boleh melaksanakan kegiatan rekonsiliasi iuran di wilayah masing-masing sebelum kegiatan hari ini berlangsung," ujarnya.
Pada kegiatan rekonsiliasi iuran JKN tersebut, BPJS Kesehatan Wilayah X memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pembayaran iuran tepat waktu, tepat jumlah, dan kemudian tepat penganggaran.
Penghargaan kepatuhan pembayaran iuran tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ikut memberikan materi pada acara rekonsiliasi iuran JKN tersebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octavianus Ramba, Kepala BPK Perwakilan Sulut Arief Fadillah, Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulut Sudi Bawa Suwita.*
"Kegiatan rekonsiliasi iuran ini adalah salah satu kegiatan yang strategis dalam penyelenggaraan program JKN. Dalam kegiatan rekonsiliasi iuran ini maka kegiatan kita akan mencocokkan data iuran JKN yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota," kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octavianus Ramba di Manado, Kamis.
Kenapa rekonsiliasi seperti ini menjadi penting dan strategis dilakukan, karena dari delapan komponen iuran JKN, maka lima komponen itu berada di bawah atau tanggung jawab langsung pemerintah daerah.
Kelima komponen tersebut mencakup iuran wajib PNS, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, kontribusi iuran, bantuan iuran dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) pemerintah daerah.
"Jadi kalau dipersentasekan ada sekitar 80 persen dari iuran JKN," katanya.
Iuran JKN inilah yang nantinya digunakan dalam memastikan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik untuk melayani seluruh masyarakat di Sulawesi Utara yang dilayani di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Karena itu menurut Octavianus, manakala tercapainya atau terjadinya kesesuaian data-data iuran ini maka akan menjamin keberlanjutan dari program JKN berjalan dengan baik.
"Mewakili teman-teman BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah boleh melaksanakan kegiatan rekonsiliasi iuran di wilayah masing-masing sebelum kegiatan hari ini berlangsung," ujarnya.
Pada kegiatan rekonsiliasi iuran JKN tersebut, BPJS Kesehatan Wilayah X memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan pembayaran iuran tepat waktu, tepat jumlah, dan kemudian tepat penganggaran.
Penghargaan kepatuhan pembayaran iuran tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ikut memberikan materi pada acara rekonsiliasi iuran JKN tersebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octavianus Ramba, Kepala BPK Perwakilan Sulut Arief Fadillah, Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulut Sudi Bawa Suwita.*