Beijing, 8/3 (Antara/Reuters) - Tiongkok berencana menerapkan undang-undang khusus untuk memerangi korupsi, kata ketua parlemen negara itu, Minggu, sementara pemerintah terus melancarkan kampanye antikorupsi.
        Zhang Dejiang, yang juga merupakan pemimpin tingkat ketiga Partai Komunis berkuasa, mengeluarkan pengumuman itu dalam sidang lengkap Kongres Rakyat Nasional, yang dihadiri sekitar 3.000 anggota delegasi.
        Ia tidak memberikan keterangan rinci dan tidak ada kejelasan tentang di mana letak perbedaan undang-undang baru itu dibandingkan UU, yang saat ini berlaku dan mengincar praktik-praktik seperti suap dan penggelapan.
        Pada umumnya, partai itu pertama-tama melakukan penyelidikan oleh mereka sendiri terhadap kasus korupsi sebelum menyerahkan para tersangka kepada jaksa penuntut.
        Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pengajuan undang-undang baru itu muncul pada sebuah pertemuan penting partai tersebut saat musim gugur lalu. Pertemuan membahas masalah aturan hukum di Tiongkok.
        "Badan legislatif tertinggi sedang mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman lebih berat terhadap mereka yang melakukan kejahatan penggelapan dan penyuapan," kata Xinhua.
        Presiden Xi Jinping, yang mulai menjabat pada 2013, telah bertekad untuk mengejar "macan-macan" kuat dan mengatakan masalah itu demikian seriusnya hingga dapat berdampak pada kemampuan partai tersebut untuk menjaga kekuasaan.
        Undang-undang lainnya yang direncanakan diterapkan akan termasuk undang-undang soal kekerasan dalam rumah tangga, teror, manajemen lembaga swadaya masyarat asing serta keamanan dunia maya, tambah Zhang.
        Amandemen juga akan dilakukan terhadap undang-undang mengenai polusi udara. Ia tidak memberikan rincian.
        Undang-undang antiteror telah mengundang kekhawatiran secara internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
        UU tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memberikan kunci sandi-sandi serta memberikan jalan belakang guna membuka akses bagi para petugas penegak hukum untuk menjalankan penyelidikan terkait terorisme.
    (Uu.T008)
        Zhang Dejiang, yang juga merupakan pemimpin tingkat ketiga Partai Komunis berkuasa, mengeluarkan pengumuman itu dalam sidang lengkap Kongres Rakyat Nasional, yang dihadiri sekitar 3.000 anggota delegasi.
        Ia tidak memberikan keterangan rinci dan tidak ada kejelasan tentang di mana letak perbedaan undang-undang baru itu dibandingkan UU, yang saat ini berlaku dan mengincar praktik-praktik seperti suap dan penggelapan.
        Pada umumnya, partai itu pertama-tama melakukan penyelidikan oleh mereka sendiri terhadap kasus korupsi sebelum menyerahkan para tersangka kepada jaksa penuntut.
        Kantor berita resmi Xinhua mengatakan pengajuan undang-undang baru itu muncul pada sebuah pertemuan penting partai tersebut saat musim gugur lalu. Pertemuan membahas masalah aturan hukum di Tiongkok.
        "Badan legislatif tertinggi sedang mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman lebih berat terhadap mereka yang melakukan kejahatan penggelapan dan penyuapan," kata Xinhua.
        Presiden Xi Jinping, yang mulai menjabat pada 2013, telah bertekad untuk mengejar "macan-macan" kuat dan mengatakan masalah itu demikian seriusnya hingga dapat berdampak pada kemampuan partai tersebut untuk menjaga kekuasaan.
        Undang-undang lainnya yang direncanakan diterapkan akan termasuk undang-undang soal kekerasan dalam rumah tangga, teror, manajemen lembaga swadaya masyarat asing serta keamanan dunia maya, tambah Zhang.
        Amandemen juga akan dilakukan terhadap undang-undang mengenai polusi udara. Ia tidak memberikan rincian.
        Undang-undang antiteror telah mengundang kekhawatiran secara internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
        UU tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memberikan kunci sandi-sandi serta memberikan jalan belakang guna membuka akses bagi para petugas penegak hukum untuk menjalankan penyelidikan terkait terorisme.
    (Uu.T008)