Manado (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernandi Sudarmanto menyebutkan institusinya berkomitmen menyediakan layanan pengawasan berkualitas.
"BPKP memiliki tanggung jawab untuk mengawal upaya pencapaian tujuan pemerintah, dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut. BPKP berkomitmen untuk menyediakan layanan pengawasan intern yang berkualitas," kata Sestama Ernandi usai pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Bambang Ari Setiono, di Manado, Rabu.
Pada tahun 2024, kata dia, BPKP fokus mengawal sektor-sektor prioritas pemerintahan dan BPKP telah merancang agenda prioritas pengawasan untuk menjadi peta strategis bagi BPKP dan pemangku kepentingan.
"BPKP terus berupaya memberikan nilai tambah terhadap akuntabilitas dan efektivitas pembangunan di daerah. Pada tahun ini BPKP menetapkan tema pengawasan spesifik daerah untuk dapat memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut di desain dengan tepat, diselenggarakan dengan lancar namun tetap akuntabel," katanya menambahkan.
Salah satu tema dimaksud adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
"Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan juga penganggaran, sehingga pemerintah daerah dapat memiliki desain program dan kegiatan yang konvergen, ukuran keberhasilannya jelas, serta alokasi sumber daya dilakukan dengan semakin efektif dan semakin efisien," ujarnya.
Menurut Ernandi, upaya pengawalan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak dapat dilakukan oleh BPKP semata atau sendiri namun memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
"BPKP senantiasa meningkatkan hubungan kerja sama dan kolaborasi dengan APIP daerah, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan juga aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Utara," katanya menambahkan.
"BPKP memiliki tanggung jawab untuk mengawal upaya pencapaian tujuan pemerintah, dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut. BPKP berkomitmen untuk menyediakan layanan pengawasan intern yang berkualitas," kata Sestama Ernandi usai pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Bambang Ari Setiono, di Manado, Rabu.
Pada tahun 2024, kata dia, BPKP fokus mengawal sektor-sektor prioritas pemerintahan dan BPKP telah merancang agenda prioritas pengawasan untuk menjadi peta strategis bagi BPKP dan pemangku kepentingan.
"BPKP terus berupaya memberikan nilai tambah terhadap akuntabilitas dan efektivitas pembangunan di daerah. Pada tahun ini BPKP menetapkan tema pengawasan spesifik daerah untuk dapat memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut di desain dengan tepat, diselenggarakan dengan lancar namun tetap akuntabel," katanya menambahkan.
Salah satu tema dimaksud adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
"Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan juga penganggaran, sehingga pemerintah daerah dapat memiliki desain program dan kegiatan yang konvergen, ukuran keberhasilannya jelas, serta alokasi sumber daya dilakukan dengan semakin efektif dan semakin efisien," ujarnya.
Menurut Ernandi, upaya pengawalan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak dapat dilakukan oleh BPKP semata atau sendiri namun memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
"BPKP senantiasa meningkatkan hubungan kerja sama dan kolaborasi dengan APIP daerah, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan juga aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Utara," katanya menambahkan.