Manado (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,13 triliun untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Jadi alokasi anggaran yang sudah dikucurkan di Pulau Karakelang itu sekitar Rp1,13 triliun, itu terhitung dari tahun 2015 hingga 2024," kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio MK di Manado, Rabu.
Alokasi anggaran tersebut, lanjutnya, tidak hanya untuk membangun jalan dan jembatan, namun juga mengganti jembatan-jembatan kayu yang kondisinya sudah rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan.
Dia mengatakan dalam dua tahun terakhir BPJN Sulut telah melakukan sebanyak 12 penggantian jembatan kayu dengan kondisi kerusakan berbeda-beda.
"Di sana banyak jembatan kayu. Ada yang lantainya kayu, railing-nya juga kayu. Di paket Esang-Rainis yang masih jalan tanah ada lima jembatan kayu yang kami perbaiki, kami juga mengganti Jembatan Panding cs dan Jembatan Ambia, Total sudah 12 jembatan kayu yang diganti," ujarnya.
Hendro menjelaskan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masuk daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T).
Karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya maksimal dan tidak henti-hentinya membangun infrastruktur di kabupaten tersebut.
BPJN Sulut optimistis gencarnya pembangunan di daerah kepulauan tersebut ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi karena akses serta mobilitas telah terbuka.
"Jadi alokasi anggaran yang sudah dikucurkan di Pulau Karakelang itu sekitar Rp1,13 triliun, itu terhitung dari tahun 2015 hingga 2024," kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio MK di Manado, Rabu.
Alokasi anggaran tersebut, lanjutnya, tidak hanya untuk membangun jalan dan jembatan, namun juga mengganti jembatan-jembatan kayu yang kondisinya sudah rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan.
Dia mengatakan dalam dua tahun terakhir BPJN Sulut telah melakukan sebanyak 12 penggantian jembatan kayu dengan kondisi kerusakan berbeda-beda.
"Di sana banyak jembatan kayu. Ada yang lantainya kayu, railing-nya juga kayu. Di paket Esang-Rainis yang masih jalan tanah ada lima jembatan kayu yang kami perbaiki, kami juga mengganti Jembatan Panding cs dan Jembatan Ambia, Total sudah 12 jembatan kayu yang diganti," ujarnya.
Hendro menjelaskan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masuk daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T).
Karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya maksimal dan tidak henti-hentinya membangun infrastruktur di kabupaten tersebut.
BPJN Sulut optimistis gencarnya pembangunan di daerah kepulauan tersebut ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi karena akses serta mobilitas telah terbuka.