Manado, 30/1 (AntaraSulut) - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan tol Manado-Bitung layak dibangun karena telah memenuhi syarat volume kendaraan melintas yang melebihi 20.000 unit per hari.
"Sekarang ini volume kendaraan diperkirakan mencapai 30.000 hingga 40.000 unit per harinya. Artinya bahwa telah melebihi syarat sebelum tol ini dibangun," kata Gubernur Sarundajang di Manado, Jumat.
Dia mengatakan, pada saat survei tahun 2008 lalu di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, volume kendaraan yang melintas diperkirakan mencapai 12.000 unit per hari, atau selisih 8.000 unit.
Saat itu kata dia, pemerintah pusat berencana menunda pembangunan jalan tol ini karena dinilai belum layak setelah dilakukan survei .
"Hal ini pasti ada kaitannya dengan investasi. Karena investor akan berhitung kapan dana yang diinvestasikan bisa dikembalikan. Pemerintah provinsi kala itu tidak patah arang dan terus meyakinkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahwa jalan tol ini akan menjadi infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Beruntung kata dia, pemerintah pusat menjawab harapan itu dengan meletakkan batu pertama tanda akan dimulai pembangunan, bahkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun sudah digelontorkan untuk membantu membayar pembebasan tanah.
Sebab kata dia, apabila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung proses pembebasan lahannya diperkirakan memakan waktu lama.
"Kami optimistis tender tahapan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun ini beriringan dengan pembayaran ganti rugi tanah," ujarnya.***3***
"Sekarang ini volume kendaraan diperkirakan mencapai 30.000 hingga 40.000 unit per harinya. Artinya bahwa telah melebihi syarat sebelum tol ini dibangun," kata Gubernur Sarundajang di Manado, Jumat.
Dia mengatakan, pada saat survei tahun 2008 lalu di era kepempimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, volume kendaraan yang melintas diperkirakan mencapai 12.000 unit per hari, atau selisih 8.000 unit.
Saat itu kata dia, pemerintah pusat berencana menunda pembangunan jalan tol ini karena dinilai belum layak setelah dilakukan survei .
"Hal ini pasti ada kaitannya dengan investasi. Karena investor akan berhitung kapan dana yang diinvestasikan bisa dikembalikan. Pemerintah provinsi kala itu tidak patah arang dan terus meyakinkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahwa jalan tol ini akan menjadi infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Beruntung kata dia, pemerintah pusat menjawab harapan itu dengan meletakkan batu pertama tanda akan dimulai pembangunan, bahkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun sudah digelontorkan untuk membantu membayar pembebasan tanah.
Sebab kata dia, apabila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung proses pembebasan lahannya diperkirakan memakan waktu lama.
"Kami optimistis tender tahapan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun ini beriringan dengan pembayaran ganti rugi tanah," ujarnya.***3***