Manado, (ANTARA Sulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado mendukung penambahan anggaran untuk penerima bantuan bencana yang bertambah 4.400 rumah rusak dalam perubahan APBD 2014.
"Karena masih ada korban bencana yang belum masuk dalam daftar dan baru terdata pada awal pekan, maka perubahan APBD 2014 masih bisa dibicarakan lagi," kata Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang, di Manado, Rabu.
Richard menjelaskan penambahan masih dapat dibicarakan lagi, karena APBD perubahan belum dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jadi perubahan masih dimungkinkan karena memang dibolehkan oleh aturan, karena itu DPRD Manado siap membicarakan agar ada solusi bagi penambahan anggaran yang dihitung sebanyak Rp15.840.000.000.
"Kan belum ada SK Gubernur untuk perubahan APBD 2014 menjadi Perda, jadi masih dapat dibicarakan, kita tinggal menunggu anggota DPRD lain yang masih berada di luar daerah untuk membicarakannya," katanya.
Ia mengatakan jadwal konsultasi APBDP Manado, adalah hari Kamis, itulah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan lagi, agar tidak akan berimplikasi hukum, atau kalaupun memang tak bisa lagi dimasukan, dapat dianggarkan dengan segera induk APBD Manado 2015.
Ia mengakui penambahan dapat dilakukan karena Manado memiliki sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang cukup besar sekitar Rp200 miliar, dan itu yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada rumah korban bencana, sebab untuk 10 ribu rumah sudah dianggarkan Rp36 miliar maka penambahan 4.400 dapat disetujui lagi anggaran Rp15,8 miliar, atau setidak-tidaknya dibicarakan lagi.
"Pada dasarnya kami setuju, karena untuk para korban bencana, dan itu yang menjadi tujuan kami memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Richard.
Anggota DPRD Manado, dari fraksi PDIP daerah pemilihan Wenang-Wanea, Hengky Kawalo mengatakan, mereka pasti mendukung jika pemerintah membicarakan hal tersebut kembali, karena hal tersebut berhubungan dengan kepentingan banyak orang.
"Selama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak PDPI mendukung, apalagi berhubungan dengan korban bencana, lagipula dana dimiliki saat ini cukup," katanya.
Hengky mengatakan, yang penting adalah bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga para korban dapat merasakan uluran tangan pemerintah dan pihaknya siap memperjuangkannya.***1***
(T.KR-JHB/B/F002/F002) 26-11-2014 07:42:50
"Karena masih ada korban bencana yang belum masuk dalam daftar dan baru terdata pada awal pekan, maka perubahan APBD 2014 masih bisa dibicarakan lagi," kata Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang, di Manado, Rabu.
Richard menjelaskan penambahan masih dapat dibicarakan lagi, karena APBD perubahan belum dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jadi perubahan masih dimungkinkan karena memang dibolehkan oleh aturan, karena itu DPRD Manado siap membicarakan agar ada solusi bagi penambahan anggaran yang dihitung sebanyak Rp15.840.000.000.
"Kan belum ada SK Gubernur untuk perubahan APBD 2014 menjadi Perda, jadi masih dapat dibicarakan, kita tinggal menunggu anggota DPRD lain yang masih berada di luar daerah untuk membicarakannya," katanya.
Ia mengatakan jadwal konsultasi APBDP Manado, adalah hari Kamis, itulah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan lagi, agar tidak akan berimplikasi hukum, atau kalaupun memang tak bisa lagi dimasukan, dapat dianggarkan dengan segera induk APBD Manado 2015.
Ia mengakui penambahan dapat dilakukan karena Manado memiliki sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang cukup besar sekitar Rp200 miliar, dan itu yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada rumah korban bencana, sebab untuk 10 ribu rumah sudah dianggarkan Rp36 miliar maka penambahan 4.400 dapat disetujui lagi anggaran Rp15,8 miliar, atau setidak-tidaknya dibicarakan lagi.
"Pada dasarnya kami setuju, karena untuk para korban bencana, dan itu yang menjadi tujuan kami memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Richard.
Anggota DPRD Manado, dari fraksi PDIP daerah pemilihan Wenang-Wanea, Hengky Kawalo mengatakan, mereka pasti mendukung jika pemerintah membicarakan hal tersebut kembali, karena hal tersebut berhubungan dengan kepentingan banyak orang.
"Selama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak PDPI mendukung, apalagi berhubungan dengan korban bencana, lagipula dana dimiliki saat ini cukup," katanya.
Hengky mengatakan, yang penting adalah bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga para korban dapat merasakan uluran tangan pemerintah dan pihaknya siap memperjuangkannya.***1***
(T.KR-JHB/B/F002/F002) 26-11-2014 07:42:50