Manado, 25/11 (AntaraSulut) - Ketua Anak Sekolah Minggu GMIM Syalom Dendengan Dalam Manado, Piet Pusung mengatakan pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap orang tua yang menelantarkan anak-anaknya, sehingga perlindungan anak di Indonesia semakin ditingkatkan.
"Pemerintah harusnya mendorong penegakan hukum bagi orang tua yang menelantarkan anaknya, harus diberi sanksi seperti di penjara," kata Piet H Pusung, di Manado, Selasa.
Piet mengatakan anak yang bekerja sebagai buruh adalah akibat dari kemiskinan struktural, upaya pemberantasan buruh anak bukan hanya menyangkut masalah hukum tapi juga menyangkut nilai-nilai sosial dalam keluarga dan masyarakat.
Upaya pemerintah, katanya, dalam meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Sulut termasuk anak jalanan dan anak yang diperlakukan sebagai buruh, harus diterapkan dengan baik.
Isu perlindungan anak harus mendapat perhatian dari semua kalangan. "Saya justru lebih menekankan kepada peran orang tua yang harus ditingkatkan lagi,karena mereka yang akan membina sejak dari dalam kandungan," jelasnya.
"Harapan saya anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, betumbuh secara fisik, mental dan spiritual dalam lingkungan yang ramah terhadap anak. Sehingga kekerasan dan menelantarkan anak semakin berkurang," katanya.
Bersama dengan orangtua, guru, pemerintah dan elemen masyarakat, yang memiliki kesadaran pentingnya anak bertumbuh dalam lingkungan yang sehat dan jauh dari segala tindak kekerasan, sejalan dengan semangat revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Bila masa depan anak-anak remaja itu terabaikan, maka masa depan bangsa juga akan terabaikan, sehingga "bonus demografi" (penduduk usia muda lebih banyak daripada usia tua) justru tidak menguntungkan bangsa Indonesia.
"Kalau `bonus demografi` itu merugikan, maka kemungkinan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2025 tidak akan terwujud," katanya.
Untuk itu, katanya, masa depan anak-anak (remaja) harus diselamatkan, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa.***3***
"Pemerintah harusnya mendorong penegakan hukum bagi orang tua yang menelantarkan anaknya, harus diberi sanksi seperti di penjara," kata Piet H Pusung, di Manado, Selasa.
Piet mengatakan anak yang bekerja sebagai buruh adalah akibat dari kemiskinan struktural, upaya pemberantasan buruh anak bukan hanya menyangkut masalah hukum tapi juga menyangkut nilai-nilai sosial dalam keluarga dan masyarakat.
Upaya pemerintah, katanya, dalam meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Sulut termasuk anak jalanan dan anak yang diperlakukan sebagai buruh, harus diterapkan dengan baik.
Isu perlindungan anak harus mendapat perhatian dari semua kalangan. "Saya justru lebih menekankan kepada peran orang tua yang harus ditingkatkan lagi,karena mereka yang akan membina sejak dari dalam kandungan," jelasnya.
"Harapan saya anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, betumbuh secara fisik, mental dan spiritual dalam lingkungan yang ramah terhadap anak. Sehingga kekerasan dan menelantarkan anak semakin berkurang," katanya.
Bersama dengan orangtua, guru, pemerintah dan elemen masyarakat, yang memiliki kesadaran pentingnya anak bertumbuh dalam lingkungan yang sehat dan jauh dari segala tindak kekerasan, sejalan dengan semangat revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Bila masa depan anak-anak remaja itu terabaikan, maka masa depan bangsa juga akan terabaikan, sehingga "bonus demografi" (penduduk usia muda lebih banyak daripada usia tua) justru tidak menguntungkan bangsa Indonesia.
"Kalau `bonus demografi` itu merugikan, maka kemungkinan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2025 tidak akan terwujud," katanya.
Untuk itu, katanya, masa depan anak-anak (remaja) harus diselamatkan, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa.***3***