Manado, (AntaraSulut) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil mengatakan koordinasi antarinstansi terkait maupun para pemangku kepentingan perlu lebih ditingkatkan guna mengendalikan inflasi di daerah.
"Koordinasi tersebut penting sehingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu ditingkatkan hingga ke kabupaten/kota di Sulut," kata Djouhari dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Pemprov Sulut John Palandung saat pembukaan workshop inflasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sulut di Manado, Kamis.
Koordinasi pengendalian inflasi ini, katanya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, katanya, mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya saing.
Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Luctor Tapiheru mengatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
Hal ini, katanya, terkait dengan dampak negatif inflasi yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi sosial masyarakat.
Luctor mengatakan inflasi tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, mendorong investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif.
"Serta selanjutnya dapat menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain," jelasnya.
Workshop TPID dihadiri oleh tim Kemendagri yakni Fitriani, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, dan Kantor BI pusat dan Sulut.
Peserta workshop dari instansi terkait di semua kabupaten dan Kota di Sulut.
"Koordinasi tersebut penting sehingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu ditingkatkan hingga ke kabupaten/kota di Sulut," kata Djouhari dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Pemprov Sulut John Palandung saat pembukaan workshop inflasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sulut di Manado, Kamis.
Koordinasi pengendalian inflasi ini, katanya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, katanya, mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya saing.
Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Luctor Tapiheru mengatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
Hal ini, katanya, terkait dengan dampak negatif inflasi yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi sosial masyarakat.
Luctor mengatakan inflasi tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, mendorong investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif.
"Serta selanjutnya dapat menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain," jelasnya.
Workshop TPID dihadiri oleh tim Kemendagri yakni Fitriani, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, dan Kantor BI pusat dan Sulut.
Peserta workshop dari instansi terkait di semua kabupaten dan Kota di Sulut.