Manado, (ANTARA Sulut) - Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menyatakan sisa bantuan bagi para korban bencana, masih ada dan segera disalurkan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2014.
"Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono, dalam rapat pekan lalu di kantor Kementerian Kesejahteraan Sosial," kata Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di Manado, Kamis.
Vicky mengatakan, Menko Kesra menegaskan, bantuan masih berjalan, tetapi terhambat di Kementerian Keuangan, karena ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus diselesaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Sebenarnya bukan hanya bantuan untuk Manado saja yang terlambat, tetapi untuk bencana Sinabung dan Kelud juga mengalami hal serupa, karena itulah maka kami berharap warga bersabar," katanya.
Ia mengakui saat berada di Kementerian Koordinator Kesra dan di hadapan Menko Kesra langsung, ia menyampaikan keluhan warga yang lebih dari sekali memprotes belum cairnya dana tersebut, sehingga menyebabkan munculnya masalah baru.
"Saya bahkan menyampaikan keluhan bahwa warga Manado yang berdemo di DPRD, sampai ke Pemkot dan menerima berbagai tudingan, kalau dana sudah diselewengkan, dan itu sungguh menyebabkan kami kesulitan, karena tudingan miring membuat tidak nyaman, jadi kalau belum dicairkan, maka saya sendiri yang akan membawa warga demo ke Kementerian, biar mereka tahu, sebab warga juga bahkan sampai bilang apakah harus menunggu lama ada bencana lagi atau bagaimana," ? katanya.
Vicky mengatakan Menko Kesra kemudian menginstruksikan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Kementerian Keuangan, agar ada kejelasan mengenai hal tersebut.
Menurut Vicky, berdasarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, diketahui bahwa masalah administrasi yang harus dibereskan BNPB, supaya dana bisa dicairkan dan dapat dinikmati warga masyarakat korban bencana.
"Jadi ada ketentuan tertulis yang menegaskan, bahwa dana bantuan yang dikirimkan ke daerah tidak boleh dikombinasi antara hibah dan bantuan sosial, harus masing-masing," katanya.
Vicky menyatakan, setelah perbaikan administrasi selesai, maka teknis penyaluran langsung dibicarakan lalu diteruskan ke seluruh daerah korban bencana alam.
Vicky mengatakan, bantuan rehabiltasi dan rekonstruksi setelah bencana menimbulkan masalah di Manado, karena belum terealisasi, sehingga menyebabkan munculnya demo warga yang menuntut agar bantuan dicairkan.
Bencana banjir bandang di Manado, menyebabkan ribuan warga Manado, kehilangan tempat tinggal, dan sekitar 80 ribu warga Manado mengungsi dan menunggu dana bantuan untuk memperbaiki rumah serta tempat. (Medco/Adv)
"Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menko Kesra Agung Laksono, dalam rapat pekan lalu di kantor Kementerian Kesejahteraan Sosial," kata Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di Manado, Kamis.
Vicky mengatakan, Menko Kesra menegaskan, bantuan masih berjalan, tetapi terhambat di Kementerian Keuangan, karena ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus diselesaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Sebenarnya bukan hanya bantuan untuk Manado saja yang terlambat, tetapi untuk bencana Sinabung dan Kelud juga mengalami hal serupa, karena itulah maka kami berharap warga bersabar," katanya.
Ia mengakui saat berada di Kementerian Koordinator Kesra dan di hadapan Menko Kesra langsung, ia menyampaikan keluhan warga yang lebih dari sekali memprotes belum cairnya dana tersebut, sehingga menyebabkan munculnya masalah baru.
"Saya bahkan menyampaikan keluhan bahwa warga Manado yang berdemo di DPRD, sampai ke Pemkot dan menerima berbagai tudingan, kalau dana sudah diselewengkan, dan itu sungguh menyebabkan kami kesulitan, karena tudingan miring membuat tidak nyaman, jadi kalau belum dicairkan, maka saya sendiri yang akan membawa warga demo ke Kementerian, biar mereka tahu, sebab warga juga bahkan sampai bilang apakah harus menunggu lama ada bencana lagi atau bagaimana," ? katanya.
Vicky mengatakan Menko Kesra kemudian menginstruksikan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Kementerian Keuangan, agar ada kejelasan mengenai hal tersebut.
Menurut Vicky, berdasarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, diketahui bahwa masalah administrasi yang harus dibereskan BNPB, supaya dana bisa dicairkan dan dapat dinikmati warga masyarakat korban bencana.
"Jadi ada ketentuan tertulis yang menegaskan, bahwa dana bantuan yang dikirimkan ke daerah tidak boleh dikombinasi antara hibah dan bantuan sosial, harus masing-masing," katanya.
Vicky menyatakan, setelah perbaikan administrasi selesai, maka teknis penyaluran langsung dibicarakan lalu diteruskan ke seluruh daerah korban bencana alam.
Vicky mengatakan, bantuan rehabiltasi dan rekonstruksi setelah bencana menimbulkan masalah di Manado, karena belum terealisasi, sehingga menyebabkan munculnya demo warga yang menuntut agar bantuan dicairkan.
Bencana banjir bandang di Manado, menyebabkan ribuan warga Manado, kehilangan tempat tinggal, dan sekitar 80 ribu warga Manado mengungsi dan menunggu dana bantuan untuk memperbaiki rumah serta tempat. (Medco/Adv)