Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat solid mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.
Hal tersebut disampaikan menanggapi ancaman manuver yang dilakukan Kubu Moeldoko dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/4).
“Sebanyak 38 Ketua DPD dan 514 Ketua DPC selaku pemilik suara, serta para pengurus dan kader-kader se-Indonesia solid dan kompak bersama Ketum AHY melawan Moeldoko,” kata Herzaky ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menyebut bahwa 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan 514 Ketua DPC Partai Demokrat mendatangi kantor pengadilan setempat dengan membawa surat permohonan perlindungan hukum.
“Mereka sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum karena Ketum AHY, kepengurusan DPP, DPD, DPC saat ini sah sesuai dengan konstitusi, UU Pemilu, dan AD/ART Partai Demokrat,” ujarnya.
Herzaky menjelaskan bahwa AHY telah mengantongi dukungan dari pemegang suara sah Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025.
“Di kongres (Kongres V) itu yang memilih Mas AHY hampir seratus persen dari yang memilih, itu yang mengusulkan nama beliau hampir seratus persen,” kata Herzaky saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (12/4) malam.
Selain itu, lanjut dia, dukungan terhadap kepemimpinan AHY tampak dari antusiasme publik saat putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terjun ke tengah masyarakat.
“Kita lihat di mana pun Mas AHY setiap kali ke daerah apalagi tadi disinggung sedang di Madura, Jatim, kami lihat foto, video pemberitaannya itu luar biasa disambut antusias masyarakat,” tuturnya.
Herzaky menyatakan pihaknya tak gentar dengan ancaman manuver yang dilancarkan kepada kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
“Partai Demokrat akan terus siap menghadapi apa pun itu upaya-upaya untuk mengganggu kami atau menghalangi-halangi kami bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini yang sudah ditegaskan ketua umum kami, Mas AHY dan inilah yang menjadi semangat kader-kader kami,” tuturnya.
Herzaky mengaku pihaknya siap berkontestasi dan berkompetisi secara jujur, adil, bertarung dengan bermartabat, dan berintegritas.
Dia meyakini bahwa publik akan menaruh kepercayaan terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Pada saat kami bersama masyarakat, maka kami fokus bersama masyarakat karena yang bisa menjatuhkan kami adalah kalau masyarakat memang berpaling dari kami," tuturnya.
Sebelumnya, Senin (3/4), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya PK terhadap putusan MA yang menolak kasasi yang dia ajukan soal KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (10/4).
Adapun Selasa (11/4), terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, menyebut tidak akan menimbulkan pertentangan atau permusuhan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.
"Andai dalam perjuangan itu ada yang merasa termusuhi, itu konsekuensi perjalanan keadilan, sikap saya sikap persahabatan," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu di Lapas Sukamiskin, Selasa.
Hal tersebut disampaikan menanggapi ancaman manuver yang dilakukan Kubu Moeldoko dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/4).
“Sebanyak 38 Ketua DPD dan 514 Ketua DPC selaku pemilik suara, serta para pengurus dan kader-kader se-Indonesia solid dan kompak bersama Ketum AHY melawan Moeldoko,” kata Herzaky ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menyebut bahwa 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan 514 Ketua DPC Partai Demokrat mendatangi kantor pengadilan setempat dengan membawa surat permohonan perlindungan hukum.
“Mereka sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum karena Ketum AHY, kepengurusan DPP, DPD, DPC saat ini sah sesuai dengan konstitusi, UU Pemilu, dan AD/ART Partai Demokrat,” ujarnya.
Herzaky menjelaskan bahwa AHY telah mengantongi dukungan dari pemegang suara sah Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025.
“Di kongres (Kongres V) itu yang memilih Mas AHY hampir seratus persen dari yang memilih, itu yang mengusulkan nama beliau hampir seratus persen,” kata Herzaky saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (12/4) malam.
Selain itu, lanjut dia, dukungan terhadap kepemimpinan AHY tampak dari antusiasme publik saat putra sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terjun ke tengah masyarakat.
“Kita lihat di mana pun Mas AHY setiap kali ke daerah apalagi tadi disinggung sedang di Madura, Jatim, kami lihat foto, video pemberitaannya itu luar biasa disambut antusias masyarakat,” tuturnya.
Herzaky menyatakan pihaknya tak gentar dengan ancaman manuver yang dilancarkan kepada kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
“Partai Demokrat akan terus siap menghadapi apa pun itu upaya-upaya untuk mengganggu kami atau menghalangi-halangi kami bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini yang sudah ditegaskan ketua umum kami, Mas AHY dan inilah yang menjadi semangat kader-kader kami,” tuturnya.
Herzaky mengaku pihaknya siap berkontestasi dan berkompetisi secara jujur, adil, bertarung dengan bermartabat, dan berintegritas.
Dia meyakini bahwa publik akan menaruh kepercayaan terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Pada saat kami bersama masyarakat, maka kami fokus bersama masyarakat karena yang bisa menjatuhkan kami adalah kalau masyarakat memang berpaling dari kami," tuturnya.
Sebelumnya, Senin (3/4), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya PK terhadap putusan MA yang menolak kasasi yang dia ajukan soal KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (10/4).
Adapun Selasa (11/4), terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, menyebut tidak akan menimbulkan pertentangan atau permusuhan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.
"Andai dalam perjuangan itu ada yang merasa termusuhi, itu konsekuensi perjalanan keadilan, sikap saya sikap persahabatan," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu di Lapas Sukamiskin, Selasa.