Manado (ANTARA) - Bertahun tahun menunggu, akhirnya Kota Manado memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2023 - 2040, setelah ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, didampingi Wakil ketua Nortje Henny Van Bone.
"RTRW ini berisikan rencana pembangunan Kota Manado, selama 20 tahun ke depan termasuk ruang-ruang tertentu yang akan dibangun dalam rentang waktu tersebut," kata ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, di Manado.
Ibu Aaltje mengatakan, penetapan RTRW tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPRD menerima surat Kementerian ATR/BPN, selain itu juga sudah dipanggil Kementerian PUPR mengenai hal tersebut.
"Saat itu, kami diundang ke Jakarta untuk mendengarkan penjelasan, mengenai penetapan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah oleh kementerian, sehingga tidak perlu lagi ke pusat," kata Ibu Al.
Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari semua pihak, akhirnya Selasa, DPRD Manado menetapkan Ranperda RTRW sebagai Perda dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, Sekda, Forkopimda, Anggota DPRD Manado, para pejabat eselon II, III, camat serta pejabat terkait lainnya.
Sebelum ditetapkan sebagai Perda, memang sempat ada berbagai interupsi dari para legislator yang bermunculan, ada yang mempertanyakan apakah masih bisa dibahas.
Namun Ketua DPRD menegaskan, bahwa seluruh fraksi sudah setuju dan harus ditetapkan, sehingga pemerintah bisa punya dasar untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Manado.
Penetapan Ranperda itu, diteruskan dengan penandatanganan berita acara oleh pemerintah dan wali kota Manado, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun sudah ada yang menolak, tetapi agenda tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama oleh Badan Musyawarah DPRD Manado.
(LIPUTAN KHUSUS)
"RTRW ini berisikan rencana pembangunan Kota Manado, selama 20 tahun ke depan termasuk ruang-ruang tertentu yang akan dibangun dalam rentang waktu tersebut," kata ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, di Manado.
Ibu Aaltje mengatakan, penetapan RTRW tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPRD menerima surat Kementerian ATR/BPN, selain itu juga sudah dipanggil Kementerian PUPR mengenai hal tersebut.
"Saat itu, kami diundang ke Jakarta untuk mendengarkan penjelasan, mengenai penetapan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah oleh kementerian, sehingga tidak perlu lagi ke pusat," kata Ibu Al.
Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari semua pihak, akhirnya Selasa, DPRD Manado menetapkan Ranperda RTRW sebagai Perda dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, Sekda, Forkopimda, Anggota DPRD Manado, para pejabat eselon II, III, camat serta pejabat terkait lainnya.
Sebelum ditetapkan sebagai Perda, memang sempat ada berbagai interupsi dari para legislator yang bermunculan, ada yang mempertanyakan apakah masih bisa dibahas.
Namun Ketua DPRD menegaskan, bahwa seluruh fraksi sudah setuju dan harus ditetapkan, sehingga pemerintah bisa punya dasar untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Manado.
Penetapan Ranperda itu, diteruskan dengan penandatanganan berita acara oleh pemerintah dan wali kota Manado, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun sudah ada yang menolak, tetapi agenda tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama oleh Badan Musyawarah DPRD Manado.
(LIPUTAN KHUSUS)