Manado (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) berupa jalan untuk tujuh kompleks perumahan di Provinsi Sulawesi Utara.
"Sebanyak tujuh perumahan yang akan mendapatkan bantuan PSU tersebut menyebar di beberapa kabupaten dan kota," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I Nur Ali di Manado, Sulut, Selasa.
Lokasi-lokasi perumahan tersebut yaitu di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak tiga perumahan, Kota Manado satu perumahan, Kabupaten Minahasa dua perumahan dan satu perumahan berikutnya di Kota Tomohon.
"Masih ada tujuh lokasi perumahan lainnya yang masih sementara dalam proses verifikasi tim lapangan dan kemudian akan diekspos," katanya.
Nur menyebutkan syarat pengembang perumahaan penerima bantuan PSU adalah mempunyai daya tampung minimal 100 unit (terbangun 50 unit), belum pernah dapat bantuan, kepemilikan lahan ada IMB, termasuk standar penghasilan penghuni.
Tim verifikasi akan turun ke lapangan untuk memastikan daya tampung memenuhi atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ujarnya.
"PSU dibantu dari sisi jalannya. Karena itu, kami juga mendorong pengembang untuk membangun rumah standar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR lebih banyak lagi, sementara Kementerian PUPR akan memfasilitasi dari sisi bangun jalannya," katanya.
Dia menambahkan tahun ini kuota rumah MBR sebanyak 1.300 unit, sementara yang sudah dikeluarkan SK sebanyak 674 unit.
Tim verifikasi lapangan akan memastikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat penuh bagi penerima.
"Sebanyak tujuh perumahan yang akan mendapatkan bantuan PSU tersebut menyebar di beberapa kabupaten dan kota," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I Nur Ali di Manado, Sulut, Selasa.
Lokasi-lokasi perumahan tersebut yaitu di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak tiga perumahan, Kota Manado satu perumahan, Kabupaten Minahasa dua perumahan dan satu perumahan berikutnya di Kota Tomohon.
"Masih ada tujuh lokasi perumahan lainnya yang masih sementara dalam proses verifikasi tim lapangan dan kemudian akan diekspos," katanya.
Nur menyebutkan syarat pengembang perumahaan penerima bantuan PSU adalah mempunyai daya tampung minimal 100 unit (terbangun 50 unit), belum pernah dapat bantuan, kepemilikan lahan ada IMB, termasuk standar penghasilan penghuni.
Tim verifikasi akan turun ke lapangan untuk memastikan daya tampung memenuhi atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ujarnya.
"PSU dibantu dari sisi jalannya. Karena itu, kami juga mendorong pengembang untuk membangun rumah standar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR lebih banyak lagi, sementara Kementerian PUPR akan memfasilitasi dari sisi bangun jalannya," katanya.
Dia menambahkan tahun ini kuota rumah MBR sebanyak 1.300 unit, sementara yang sudah dikeluarkan SK sebanyak 674 unit.
Tim verifikasi lapangan akan memastikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat penuh bagi penerima.