Minahasa, 2/10 (AntaraSulut) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa berupaya mendorong peningkatan kapasitas dan peranserta perempuan dalam birokrasi baik di daerah maupun nasional.
"Perempuan dapat berperan secara optimal dalam birokrasi, baik di daerah maupun di tingkat nasional," kata Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow di Tondano, Kamis.
Jantje mengatakan tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan lebih modern yang dimanifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dan pengambilan keputusan strategis, dalam birokrasi sehingga dapat mengakomodir kesetaraan dan keberpihakan pada kaum perempuan yang memiliki peran ganda.
Kiprah para perempuan telah ikut mewarnai dinamika pemerintahan nasional dan lokal harus direspons positif oleh seluruh kader birokrat perempuan dengan mempersiapkan diri dalam suatu totalitas kualitas diri," katanya.
"Pemerintah akan tetap memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika yang menghargai kesetaraan gender, dengan tetap memegang teguh prinsip profesionalisme, "the right man on the right position" tanpa memandang perbedaan gender," katanya.
Asisten III Hetty Rumagit membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah di Ruang Sidang Kantor Bupati, Tondano.
Acara yang diawali dengan Laporan Kepala Bagian Adm Kesra Setdakab Novarita Supit yang melaporkan bahwa Bimtek yang bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Minahasa ini, untuk memberikan pemahaman bagi pejabat perempuan maupun isteri-isteri pejabat mengenai peran dan fungsi mereka.
Bimtek yang menampilkan Narasumber Kabid Peningkatan Kualitas Perempuan BP3A Provinsi Sulut Everdien Kalesaran dan Sekretaris BKDD Minahasa Johnny Tendean ini diikuti oleh para pejabat perempuan di SKPD, Kecamatan, Lurah, Hukum Tua dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Minahasa.***1***
"Perempuan dapat berperan secara optimal dalam birokrasi, baik di daerah maupun di tingkat nasional," kata Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow di Tondano, Kamis.
Jantje mengatakan tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan lebih modern yang dimanifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dan pengambilan keputusan strategis, dalam birokrasi sehingga dapat mengakomodir kesetaraan dan keberpihakan pada kaum perempuan yang memiliki peran ganda.
Kiprah para perempuan telah ikut mewarnai dinamika pemerintahan nasional dan lokal harus direspons positif oleh seluruh kader birokrat perempuan dengan mempersiapkan diri dalam suatu totalitas kualitas diri," katanya.
"Pemerintah akan tetap memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika yang menghargai kesetaraan gender, dengan tetap memegang teguh prinsip profesionalisme, "the right man on the right position" tanpa memandang perbedaan gender," katanya.
Asisten III Hetty Rumagit membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah di Ruang Sidang Kantor Bupati, Tondano.
Acara yang diawali dengan Laporan Kepala Bagian Adm Kesra Setdakab Novarita Supit yang melaporkan bahwa Bimtek yang bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Minahasa ini, untuk memberikan pemahaman bagi pejabat perempuan maupun isteri-isteri pejabat mengenai peran dan fungsi mereka.
Bimtek yang menampilkan Narasumber Kabid Peningkatan Kualitas Perempuan BP3A Provinsi Sulut Everdien Kalesaran dan Sekretaris BKDD Minahasa Johnny Tendean ini diikuti oleh para pejabat perempuan di SKPD, Kecamatan, Lurah, Hukum Tua dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Minahasa.***1***