Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengatakan, mewujudkan pemilu dan pilkada yang demokratis adalah menjadi kewajiban bersama.
"Di hadapan kita sudah terbentang berbagai agenda dalam rangka menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mewujudkan secara demokratis," sebut Gubernur Olly di Manado, Minggu.
Setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada menurut Gubernur Sulut ke-12 tersebut akan sangat menentukan keberlangsungan dan arah pembangunan bangsa dan daerah ke depan.
"Agar proses pemilu dan pilkada tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerja sama yang harmoni oleh semua pihak," ujar Gubernur.
Kerja sama tersebut menurut Gubernur sudah terbukti, karena para pemangku kepentingan bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, beradab serta berkualitas dan taat hukum.
Bahkan kata Gubernur, dalam pilkada-pilkada serentak di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut, kampanye politik identitas belum bermanfaat karena masyarakat bisa memberikan pilihan masing- masing.
Gubernur mencontohkan, Wali Kota Manado Andrei Angouw, seorang Khonghucu, yang walaupun sedikit namun bisa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat.
"Jadi kebhinnekaan dan kondisi masyarakat yang ada di provinsi sulut utara sampai hari ini bisa terjaga dengan baik. Ini tentunya adalah peran serta dari para pemangku kepentingan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya forum kerukunan antarumat beragama," katanya menambahkan.
Sebelum ada FKUB, kata Gubernur, di provinsi ini sudah ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), badan ini dibentuk sejak tahun 1970-an.
"Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang selalu kalau ada riak-riak, bukan tidak ada riak di provinsi Sulawesi Utara, ada, tapi karena kebersamaan dari para pemimpin cepat kita bisa menyelesaikan dengan baik," katanya.
Gubernur berharap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Sulut berjalan baik sesuai dengan tahapan.
"Di hadapan kita sudah terbentang berbagai agenda dalam rangka menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bisa mewujudkan secara demokratis," sebut Gubernur Olly di Manado, Minggu.
Setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada menurut Gubernur Sulut ke-12 tersebut akan sangat menentukan keberlangsungan dan arah pembangunan bangsa dan daerah ke depan.
"Agar proses pemilu dan pilkada tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan kerja sama yang harmoni oleh semua pihak," ujar Gubernur.
Kerja sama tersebut menurut Gubernur sudah terbukti, karena para pemangku kepentingan bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, beradab serta berkualitas dan taat hukum.
Bahkan kata Gubernur, dalam pilkada-pilkada serentak di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut, kampanye politik identitas belum bermanfaat karena masyarakat bisa memberikan pilihan masing- masing.
Gubernur mencontohkan, Wali Kota Manado Andrei Angouw, seorang Khonghucu, yang walaupun sedikit namun bisa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat.
"Jadi kebhinnekaan dan kondisi masyarakat yang ada di provinsi sulut utara sampai hari ini bisa terjaga dengan baik. Ini tentunya adalah peran serta dari para pemangku kepentingan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya forum kerukunan antarumat beragama," katanya menambahkan.
Sebelum ada FKUB, kata Gubernur, di provinsi ini sudah ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), badan ini dibentuk sejak tahun 1970-an.
"Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang selalu kalau ada riak-riak, bukan tidak ada riak di provinsi Sulawesi Utara, ada, tapi karena kebersamaan dari para pemimpin cepat kita bisa menyelesaikan dengan baik," katanya.
Gubernur berharap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Sulut berjalan baik sesuai dengan tahapan.