Manado (ANTARA) - Pemerintah kabupaten (Pemkab)terus meningkatkan penanggulangan bencana di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di tahun 2023 ini.
Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin W Lotulung, di Airmadidi, Sabtu, mengatakan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, potensi bencana harus diwaspadai.
Hal ini dalam rangka penguatan koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Wakil Bupati mengatakan koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan.
"Saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana," katanya.
Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana.
Dia mengatakan menurut Presiden, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
"Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik," ucapnya.*