Manado, (ANTARA Sulut) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan, pemilihan kepala daerah tidak langsung menghemat biaya.
"Pelaksanaan Pilkada tidak langsung menghemat dana jauh lebih banyak daripada oleh rakyat, karena tidak banyak biaya yang akan dikeluarkan," kata Ketua DPW PKS Sulawesi Utara Sarifudin Saafa, di Manado, Rabu.
Saafa mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada dialihkan ke DPRD saja, maka akan menghemat biaya, sebab hanya menyediakan minum bagi 40 anggota DPRD, KPU serta beberapa pasangan calon, lainnya tidak ada.
"Bayangkan berapa besar anggaran yang bisa dihemat jika dilaksanakan tidak langsung," katanya.
Saafa mengatakan, melihat pada kenyataan yang ada di Manado, Agustus lalu KPU mengusulkan dana Pilkada sebesar Rp33 milar untuk dua putaran, anggaran tersebut menurutnya sangat besar sehingga terkesan boros.
Menurutnya, jika anggaran Pilkada yang diusulkan ke DPRD untuk dua putaran sebesar itu, maka sebagian besar dana untuk pembangunan hanya akan terserap ke situ saja.
"Padahal rakyat masih membutuhkan yang namanya pembangunan fisik dan infstruktur lainnya untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Karena itu, Saafa mengatakan, akan lebih baik jika anggaran tersebut dialihkan saja untuk pembangunan fisik, jangan untuk Pilkada karena terkesan mubazir.
Memang menurutnya bukan tidak mungkin akan ada korupsi dan kolusi antara DPRD dan para calon, tetapi jauh lebih kecil dan bisa diawasi dengan ketat, bahkan jika memang berani melakukan hal tersebut akan lebih baik jika yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Lebih hemat dan suasana akan lebih kondusif daripada secara langsung yang berpotensi menimbulkan kekacauan," katanya.
"Pelaksanaan Pilkada tidak langsung menghemat dana jauh lebih banyak daripada oleh rakyat, karena tidak banyak biaya yang akan dikeluarkan," kata Ketua DPW PKS Sulawesi Utara Sarifudin Saafa, di Manado, Rabu.
Saafa mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada dialihkan ke DPRD saja, maka akan menghemat biaya, sebab hanya menyediakan minum bagi 40 anggota DPRD, KPU serta beberapa pasangan calon, lainnya tidak ada.
"Bayangkan berapa besar anggaran yang bisa dihemat jika dilaksanakan tidak langsung," katanya.
Saafa mengatakan, melihat pada kenyataan yang ada di Manado, Agustus lalu KPU mengusulkan dana Pilkada sebesar Rp33 milar untuk dua putaran, anggaran tersebut menurutnya sangat besar sehingga terkesan boros.
Menurutnya, jika anggaran Pilkada yang diusulkan ke DPRD untuk dua putaran sebesar itu, maka sebagian besar dana untuk pembangunan hanya akan terserap ke situ saja.
"Padahal rakyat masih membutuhkan yang namanya pembangunan fisik dan infstruktur lainnya untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Karena itu, Saafa mengatakan, akan lebih baik jika anggaran tersebut dialihkan saja untuk pembangunan fisik, jangan untuk Pilkada karena terkesan mubazir.
Memang menurutnya bukan tidak mungkin akan ada korupsi dan kolusi antara DPRD dan para calon, tetapi jauh lebih kecil dan bisa diawasi dengan ketat, bahkan jika memang berani melakukan hal tersebut akan lebih baik jika yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Lebih hemat dan suasana akan lebih kondusif daripada secara langsung yang berpotensi menimbulkan kekacauan," katanya.