Minahasa Utara, 5/9 (Antara Sulut) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa Utara (Minut) Sulawesi Utara Julius Randang mengatakan anggaran Rp20 miliar adalah angka riil untuk biaya Pemilukada kabupaten tersebut yang akan berlangsung 2015 mendatang.
"Anggaran itu nantinya diperlukan untuk biaya operasional dan perencanaan 430 TPS yang tersebar di masing-masing desa dari 10 Kecamatan yang ada," kata Randang di Airmadidi, Jumat.
Selain itu, biaya rekrutmen sekaligus honor tujuh anggota di tiap KPPS, PPS maupun PPK yang dianggarkan selama masa kerja per bulan.
"Paling penting adalah anggaran menuju pelaksanaan Pemilukada," kata Randang.
Jika usulan anggaran itu nantinya diterima, Randang memastikan semua proses Pemilukada berjalan lancar.
"Kalau hasil anggaran yang diusulkan nanti belum terpenuhi, pasti ada kebijakan lain yang dilakukan. Akan diatur sebagaimana mestinya tanpa membebani pemerintah daerah," ujarnya.
Namun demikian Randang berharap pemerintah akan memenuhi permintaan dan usulan anggaran terkait pelaksanaan Pemilukada 2015 mendatang.
KPUD Minut kata dia, telah mengusulkan anggaran Rp2,2 miliar dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, namun informasi yang diterima telah disetujui hanya Rp500 juta.
"Anggaran itu terlalu sedikit, dari sisi KPU tidak mencukupi, mengingat banyak kebutuhan yang diperlukan dari segi persiapan perekrutan. Sehingga diharapkan pada APBD 2015 nanti, anggaran KPUD akan bertambah," kata Randang berharap.
Dia mengatakan penggunaan anggaran saat pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, anggaran yang dipenuhi sekitar Rp17 miliar.
Untuk tahapan Pemilukada Minahasa Utara kata Randang, mengacu ke Provinsi.
"Kapan waktu Pemilukada, selaku KPUD Minut belum dapat memastikannya. Regulasinya masih menunggu komando dari provinsi," katanya.
"Anggaran itu nantinya diperlukan untuk biaya operasional dan perencanaan 430 TPS yang tersebar di masing-masing desa dari 10 Kecamatan yang ada," kata Randang di Airmadidi, Jumat.
Selain itu, biaya rekrutmen sekaligus honor tujuh anggota di tiap KPPS, PPS maupun PPK yang dianggarkan selama masa kerja per bulan.
"Paling penting adalah anggaran menuju pelaksanaan Pemilukada," kata Randang.
Jika usulan anggaran itu nantinya diterima, Randang memastikan semua proses Pemilukada berjalan lancar.
"Kalau hasil anggaran yang diusulkan nanti belum terpenuhi, pasti ada kebijakan lain yang dilakukan. Akan diatur sebagaimana mestinya tanpa membebani pemerintah daerah," ujarnya.
Namun demikian Randang berharap pemerintah akan memenuhi permintaan dan usulan anggaran terkait pelaksanaan Pemilukada 2015 mendatang.
KPUD Minut kata dia, telah mengusulkan anggaran Rp2,2 miliar dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, namun informasi yang diterima telah disetujui hanya Rp500 juta.
"Anggaran itu terlalu sedikit, dari sisi KPU tidak mencukupi, mengingat banyak kebutuhan yang diperlukan dari segi persiapan perekrutan. Sehingga diharapkan pada APBD 2015 nanti, anggaran KPUD akan bertambah," kata Randang berharap.
Dia mengatakan penggunaan anggaran saat pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, anggaran yang dipenuhi sekitar Rp17 miliar.
Untuk tahapan Pemilukada Minahasa Utara kata Randang, mengacu ke Provinsi.
"Kapan waktu Pemilukada, selaku KPUD Minut belum dapat memastikannya. Regulasinya masih menunggu komando dari provinsi," katanya.