Manado (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selama Januari hingga November 2022 melakukan penerangan dan penyuluhan hukum kepada sekitar 1.000 siswa di daerah itu.
Kepala Kejati Sulut Edi Birton di Manado, Sabtu, mengatakan bahwa penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu melalui program Jaksa Masuk Sekolah.
"Seribu siswa tersebut tersebar di delapan sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, pada sejumlah kabupaten dan kota di Sulut," katanya didampingi Asisten Intelijen Marthen Tandi, Asisten Pembinaan Topik Gunawan, dan Kasi Penkum Theodorus Rumampuk.
Ia menyebutkan sejumlah daerah itu masing-masing Kota Manado, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.
Selain itu, lanjut Edi Birton, Kejati Sulut juga telah melaksanakan delapan kegiatan penyuluhan dan penerangan terkait dengan Bina Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum).
Penerangan Binmatkum itu terhadap 800 aparat desa yang terdiri atas kepala desa atau hukum tua, sekretaris desa, bendahara desa, dan perwakilan perangkat desa di 115 desa di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara.
"Kegiatan program ini untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat Sulut," katanya.
Kepala Kejati Sulut Edi Birton di Manado, Sabtu, mengatakan bahwa penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu melalui program Jaksa Masuk Sekolah.
"Seribu siswa tersebut tersebar di delapan sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, pada sejumlah kabupaten dan kota di Sulut," katanya didampingi Asisten Intelijen Marthen Tandi, Asisten Pembinaan Topik Gunawan, dan Kasi Penkum Theodorus Rumampuk.
Ia menyebutkan sejumlah daerah itu masing-masing Kota Manado, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.
Selain itu, lanjut Edi Birton, Kejati Sulut juga telah melaksanakan delapan kegiatan penyuluhan dan penerangan terkait dengan Bina Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum).
Penerangan Binmatkum itu terhadap 800 aparat desa yang terdiri atas kepala desa atau hukum tua, sekretaris desa, bendahara desa, dan perwakilan perangkat desa di 115 desa di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara.
"Kegiatan program ini untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat Sulut," katanya.