Sangihe, Sulut (ANTARA) - Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiscus Andi Silangen dan Kadis Perikanan Sangihe Ronald Izaak memaparkan kebutuhan nelayan yang ada di Sangihe kepada Direktur Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana.
"Kami memaparkan kan kebutuhan nelayan yang ada di Kabupaten Sangihe kepada pak Ridwan Mulyana saat menyerahkan proposal bantuan perikanan khusus untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe," kata Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Rabu.
Menurut dia, ada beberapa hal yang mendasari kedatangan menemui pejabat di KKP, pertama kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan dengan negara Filipina, kedua kondisi sarana prasarana tangkap dari masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kampung Dagho yang belum berfungsi maksimal.
Rinny Tamuntuan juga mengusulkan pentingnya tempat pelelangan dan penjualan ikan untuk dibangun di Tahuna sebagai ibukota kabupaten dengan indikator bahwa pola gerak dari pada nelayan untuk menjual ikan lebih cenderung ke kota Tahuna.
Tamuntuan juga mengusulkan agar produksi perikanan yang ada di Sangihe memerlukan satu kebijakan untuk ekspor ke negara Jepang dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dia berharap pemerintah pusat merealisasikan usulkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe demi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.
"Kami sangat berharap semua usulan yang disampaikan melalui proposal dapat direalisasikan tahun 2023 atau 2024," kata dia
"Kami memaparkan kan kebutuhan nelayan yang ada di Kabupaten Sangihe kepada pak Ridwan Mulyana saat menyerahkan proposal bantuan perikanan khusus untuk nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe," kata Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Rabu.
Menurut dia, ada beberapa hal yang mendasari kedatangan menemui pejabat di KKP, pertama kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan dengan negara Filipina, kedua kondisi sarana prasarana tangkap dari masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kampung Dagho yang belum berfungsi maksimal.
Rinny Tamuntuan juga mengusulkan pentingnya tempat pelelangan dan penjualan ikan untuk dibangun di Tahuna sebagai ibukota kabupaten dengan indikator bahwa pola gerak dari pada nelayan untuk menjual ikan lebih cenderung ke kota Tahuna.
Tamuntuan juga mengusulkan agar produksi perikanan yang ada di Sangihe memerlukan satu kebijakan untuk ekspor ke negara Jepang dengan memanfaatkan kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dia berharap pemerintah pusat merealisasikan usulkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe demi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.
"Kami sangat berharap semua usulan yang disampaikan melalui proposal dapat direalisasikan tahun 2023 atau 2024," kata dia