Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani optimistis proses pemulihan ekonomi terus terjaga meskipun harus mewaspadai risiko global.
"Perekonomian Provinsi Sulut saat ini dalam dalam kecenderungan positif dan terus meningkat selama lima triwulan berturut-turut," sebut Ratih pada Penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah Tahun 2023 serta Penyerahan Penghargaan Piagam WTP tahun 2021 di Manado, Senin.
Dia menyebutkan, pada triwulan ketiga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 6,62 persen year on year.
Sementara inflasi relatif moderat dibandingkan provinsi lainnya dan berada di bawah tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 4,65 persen year on year untuk Kota Manado dan 5,22 persen year on year untuk Kota Kotamobagu di bulan Oktober.
Di sisi lain rata-rata surplus neraca ekspor dan impor Provinsi Sulut tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021, sehingga optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun kita harus semakin waspada terhadap risiko global.
Risiko global yang dimaksud Ratih adalah faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di China yang menyebabkan perlambatan ekonomi maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat pelemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
Risiko ekonomi telah bergeser dari masalah kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respon berbeda dan kewaspadaan tinggi.
APBN tahun 2020-2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, ini merupakan APBN 'extra ordinary' dengan level defisit di atas tiga persen PDB.
"Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit di bawah tiga persen PDB," sebutnya.
Sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukkan kecenderungan baik dan menggambarkan APBN sebagai sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi gejolak perekonomian.
Penyerapan APBN yang baik tidak hanya terjadi untuk belanja pemerintah pusat tetapi juga untuk belanja daerah.
"Kondisi ini harus dipelihara sampai akhir tahun sehingga memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN 2023," harap dia.
"Perekonomian Provinsi Sulut saat ini dalam dalam kecenderungan positif dan terus meningkat selama lima triwulan berturut-turut," sebut Ratih pada Penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga serta Transfer Ke Daerah Tahun 2023 serta Penyerahan Penghargaan Piagam WTP tahun 2021 di Manado, Senin.
Dia menyebutkan, pada triwulan ketiga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 6,62 persen year on year.
Sementara inflasi relatif moderat dibandingkan provinsi lainnya dan berada di bawah tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 4,65 persen year on year untuk Kota Manado dan 5,22 persen year on year untuk Kota Kotamobagu di bulan Oktober.
Di sisi lain rata-rata surplus neraca ekspor dan impor Provinsi Sulut tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021, sehingga optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun kita harus semakin waspada terhadap risiko global.
Risiko global yang dimaksud Ratih adalah faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di China yang menyebabkan perlambatan ekonomi maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat pelemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
Risiko ekonomi telah bergeser dari masalah kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respon berbeda dan kewaspadaan tinggi.
APBN tahun 2020-2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, ini merupakan APBN 'extra ordinary' dengan level defisit di atas tiga persen PDB.
"Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit di bawah tiga persen PDB," sebutnya.
Sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukkan kecenderungan baik dan menggambarkan APBN sebagai sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi gejolak perekonomian.
Penyerapan APBN yang baik tidak hanya terjadi untuk belanja pemerintah pusat tetapi juga untuk belanja daerah.
"Kondisi ini harus dipelihara sampai akhir tahun sehingga memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN 2023," harap dia.