Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan
kelemahan bangsa Indonesia, korupsi, dan kinerja pemerintah kurang
maksimal, akibat dari kebocoran kekayaan nasional.
"Memang kita merasakan kelemahan Bangsa Indonesia, korupsi, kinerja pemerintah kurang maksimal. Tapi ini suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional," katanya dalam acara debat capres/cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan dengan kebocoran yang besar menjadi masalah sistemik yang akhirnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pejabat dan aparatur guna menentukan jalannya pemerintah dan melakukan korupsi.
Korupsi terjadi karena pejabat/apatur takut akan masa depan setelah pensiun. Ia mencontohkan gaji seorang bupati antara Rp6 juta sampai Rp7 juta, sedangkan biaya kampanye sebesar Rp15 miliar.
"Akibatnya, untuk mengembalikan modal kampanye itu yang bersangkutan akan mengambil dana dari APBD," katanya.
Kemudian seorang menteri gajinya saat ini Rp18 juta, padahal tanggung jawabnya besar.
Kendati demikian, ia tidak menafikkan akibat dari sistem yang begitu liberal mewajibkan pimpinan poltik mencari uang kepada kader-kadernya di departemen.
Ia juga bertekad akan menjamin kualitas hidup polisi, jaksa, hakim dan pegawai negeri sipil (pns). Sebagai contoh hakim agung di Inggris, gajinya lebih besar.
"Karena itu, untuk penegakan hukum diperlukan kemampuan manajerial, pendidikan. Tapi ini membutuhkan dana besar," katanya.
Ia juga mendukung proses rekrutmen untuk suatu jabatan haruslah orang-orang terbaik dan dilakukan secara transparansi.
Sementara itu, Cawapres Hatta Rajasa menyatakan pencegahan korupsi paling utama dalam membuat building system. "Kita harus agresif melakukan pencegahan," katanya.
Pemilu Presiden dan Wapres pada 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo dengan M Jusuf Kalla.
(R021/I007)
"Memang kita merasakan kelemahan Bangsa Indonesia, korupsi, kinerja pemerintah kurang maksimal. Tapi ini suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional," katanya dalam acara debat capres/cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan dengan kebocoran yang besar menjadi masalah sistemik yang akhirnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pejabat dan aparatur guna menentukan jalannya pemerintah dan melakukan korupsi.
Korupsi terjadi karena pejabat/apatur takut akan masa depan setelah pensiun. Ia mencontohkan gaji seorang bupati antara Rp6 juta sampai Rp7 juta, sedangkan biaya kampanye sebesar Rp15 miliar.
"Akibatnya, untuk mengembalikan modal kampanye itu yang bersangkutan akan mengambil dana dari APBD," katanya.
Kemudian seorang menteri gajinya saat ini Rp18 juta, padahal tanggung jawabnya besar.
Kendati demikian, ia tidak menafikkan akibat dari sistem yang begitu liberal mewajibkan pimpinan poltik mencari uang kepada kader-kadernya di departemen.
Ia juga bertekad akan menjamin kualitas hidup polisi, jaksa, hakim dan pegawai negeri sipil (pns). Sebagai contoh hakim agung di Inggris, gajinya lebih besar.
"Karena itu, untuk penegakan hukum diperlukan kemampuan manajerial, pendidikan. Tapi ini membutuhkan dana besar," katanya.
Ia juga mendukung proses rekrutmen untuk suatu jabatan haruslah orang-orang terbaik dan dilakukan secara transparansi.
Sementara itu, Cawapres Hatta Rajasa menyatakan pencegahan korupsi paling utama dalam membuat building system. "Kita harus agresif melakukan pencegahan," katanya.
Pemilu Presiden dan Wapres pada 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo dengan M Jusuf Kalla.
(R021/I007)
Editor: Tasrief Tarmizi