Sitaro (ANTARA) - Pelaksana tugas (plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sitaro, Semuel E Raule mengajak pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa.
Hal ini disampaikan Raule, saat mewakili bupati membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Kampung beberapa waktu lalu, yang dihadiri langsung oleh seluruh kepala desa atau Kapitalau se-kabupaten.
"Selain transparansi, perlu diwujudkan akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta melalukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada usaha tindakan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memperhatikan prioritas dan resiko," kata Raule.
Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sering terdapat beberapa masalah diantaranya, penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan atau prioritas, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan. "Kemudian hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, selain itu adanya pengadaan fiktif, dan adanya pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai serta laporan yang tidak dibuat," tutur dia.
Menurutnya, permasalahan - permasalahan tersebut muncul disebabkan tata kelola keuangan desa yang belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di pemerintah desa. "Potensi masalah tersebut harus diantisipasi dan dicegah sedini mungkin sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Hal ini disampaikan Raule, saat mewakili bupati membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Kampung beberapa waktu lalu, yang dihadiri langsung oleh seluruh kepala desa atau Kapitalau se-kabupaten.
"Selain transparansi, perlu diwujudkan akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta melalukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada usaha tindakan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memperhatikan prioritas dan resiko," kata Raule.
Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sering terdapat beberapa masalah diantaranya, penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan atau prioritas, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan. "Kemudian hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, selain itu adanya pengadaan fiktif, dan adanya pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai serta laporan yang tidak dibuat," tutur dia.
Menurutnya, permasalahan - permasalahan tersebut muncul disebabkan tata kelola keuangan desa yang belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di pemerintah desa. "Potensi masalah tersebut harus diantisipasi dan dicegah sedini mungkin sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.