Manado (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko terkait akuntabilitas keuangan dan risiko fraud.
"Bimbingan teknis seperti ini penting dilaksanakan mengingat terdapat banyak potensi risiko bagi KPU pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk di dalamnya akuntabilitas pengelolaan keuangan," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon di Kotamobagu, Kamis.
Karena itu, menurut dia, risiko tersebut perlu dikendalikan supaya tujuan yang telah dicanangkan dalam penyelenggaraan pemilu bisa terwujud.
Tinangon mengapresiasi perwakilan BPKP Sulut yang bersedia membekali KPU se- Sulut dalam meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk diaplikasikan di masing-masing satuan kerja.
“Mari bersama-sama mengimplementasikan manajemen risiko yang benar dan konsisten sehingga dapat memitigasi risiko yang ada dan meminimalisasi risiko fraud,” kata Tinangon menambahkan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Beligan Sembiring yang mengikuti secara daring, mengingatkan pentingnya dibuatkan kartu kendali untuk pengelolaan keuangan badan ad hoc sehingga pertanggungjawabannya dapat memenuhi unsur akuntabilitas.
“Kiranya peserta mengikuti bimtek dengan serius, agar bisa melakukan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian yang tepat,” harap Sembiring.
Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti berharap peserta serius mengisi register risiko terkait pengelolaan keuangan dan risiko fraud, selanjutnya membawakan materi terkait tentang praktik manajemen risiko, dilanjutkan dengan pengisian formulir register risiko.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menjadi wadah efektif bagi KPU dalam melakukan setiap proses tahapan manajemen risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko.
Di akhir bimtek, dibuatkan daftar risiko dan rencana pengendalian risiko yang akan digunakan untuk mendukung terwujudnya optimalisasi pencapaian kinerja organisasi KPU sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Peserta yang hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Operator SPIP dari 16 Satker KPU Provinsi dan kabupaten/kota se Sulut, Ketua dan Anggota KPU Kota Kotamobagu, serta Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Sulut, Meidy Malonda