Manado (ANTARA) - Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara, dr Gysje Pontororing, MSc.PH mengatakan, cakupan vaksinasi di provinsi tersebut hampir mencapai 70 persen.
"Total untuk Sulut cakupannya sudah 68,29 persen, masih ada beberapa persen lagi yang akan kami kejar," ujar Gysje di Manado, Senin.
Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi COVID-19 di setiap tingkat administrasi, antara lain yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh ASN, THL, P3K secara berjenjang serta TNI, Polri yang sudah dan belum divaksin dosis lengkap dan dosis ketiga.
Diharapkan juga, sertifikat vaksin dosis lengkap menjadi salah satu syarat untuk urusan administrasi pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta serta pembelajaran tatap muka (PTM).
Langkah berikutnya yaitu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan untuk memobilisasi sasaran yang belum menerima vaksinasi.
"Strategi lainnya yaitu mewajibkan pemanfaatan Peduli Lindungi di setiap layanan publik seperti mall, bank, tempat olahraga, objek wisata, terminal, pelabuhan," katanya.
Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan sebanyak 2.080.685 warganya menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 (di luar anak-anak).
Secara keseluruhan, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 91,18 persen, dosis kedua 68,29 persen, dosis ketiga 22,33 persen dan dosis keempat untuk tenaga kesehatan sebesar 19,47 persen.
Kota Manado menjadi tertinggi cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, dosis pertama sebesar 128,16 persen dan dosis kedua 95,19 persen.
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw di beberapa kesempatan berujar, pemerintah provinsi terus berupaya agar cakupan vaksinasi COVID-19 di atas ambang batas "herd immunity" 70 persen.
"Total untuk Sulut cakupannya sudah 68,29 persen, masih ada beberapa persen lagi yang akan kami kejar," ujar Gysje di Manado, Senin.
Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi COVID-19 di setiap tingkat administrasi, antara lain yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh ASN, THL, P3K secara berjenjang serta TNI, Polri yang sudah dan belum divaksin dosis lengkap dan dosis ketiga.
Diharapkan juga, sertifikat vaksin dosis lengkap menjadi salah satu syarat untuk urusan administrasi pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta serta pembelajaran tatap muka (PTM).
Langkah berikutnya yaitu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan untuk memobilisasi sasaran yang belum menerima vaksinasi.
"Strategi lainnya yaitu mewajibkan pemanfaatan Peduli Lindungi di setiap layanan publik seperti mall, bank, tempat olahraga, objek wisata, terminal, pelabuhan," katanya.
Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan sebanyak 2.080.685 warganya menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 (di luar anak-anak).
Secara keseluruhan, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 91,18 persen, dosis kedua 68,29 persen, dosis ketiga 22,33 persen dan dosis keempat untuk tenaga kesehatan sebesar 19,47 persen.
Kota Manado menjadi tertinggi cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, dosis pertama sebesar 128,16 persen dan dosis kedua 95,19 persen.
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw di beberapa kesempatan berujar, pemerintah provinsi terus berupaya agar cakupan vaksinasi COVID-19 di atas ambang batas "herd immunity" 70 persen.