Manado, 8/5 (Antara) - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tata laksana pemerintahan yang baik di laut guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat maritim" di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis.
Tampil sebagai pembicara dalam forum itu Konsultan Bidang Pembinaan Personil RCC, MRCC Bakorkamla Brigjen Pol (Purn) EH Alagan, Pabanrem Intel Lantamal VIII Manado Letkol Laut JB Jakobus, Ir A Senduk dari Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut, serta moderator Dr Riyanto Maliegha SH MH dari Universitas Sam Ratulangi Manado.
Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kegiatan Keamanan Laut Bakorkamla Kolonel Maritim Yansen Angkouw yang membacakan sambutan tertulis Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksda TNI DA Mamahit mengatakan, forum ini sebagai wadah untuk mendengar langsung serta memperbarui dan mengakomododasi isu-isu tehnis terkini di wilayah setempat terutama berkaitan dengan keamanan laut.
"Pada kegiatan ini Bakorkamla RI juga ingin lebih memperkenalkan dan mendekatkan diri dengan masyarakat, instansi serta pemeritah daerah (Pemda) setempat," katanya.
Dia mengatakan, FGD ini juga untuk sosialisasi tugas pokok, fungsi, dan peranan Barkorkamla serta optimalisasi pemberdayaan masyarat maritim .
Selain itu juga untuk menyosialisasikan pemanfaatan `call centre` yang dimiliki Bakorkamla dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maritim serta penanganan isu permasalahan keamanan dan keselamatan dan penegakan hukum di laut.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga sudah sepatutnya orientasi pembangunan nasional diarahkan pula pada pembangunan maritim sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan disegani dunia internasional.
Untuk menjadi negara maritim dengan ketahanan nasional yang kuat dan wawasan kebangsaan yang tinggi, lanjutnya, tidak terlepas dari peran negara untuk pemberdayaan potensi maritimnya serta melindungi seluruh wilayah perairan yuridiksi Indonesia agar dapat dikendalikan dikelola, dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Untuk menuju kemapanan maritim yang kuat, dibutuhkan peran masyarakat maritim dan pengguna laut yang menjadi mitra Bakorkamla dalam mendapatkan informasi terkini dan situasi darurat yang mengancam keamanan di laut.
"Sehingga perlu ditumbuhbudayakan kerja sama yang erat antara nelayan dan pengguna jasa laut lainnya dengan Bakorkamla untuk mendukung fungsi Bakorkamla," katanya @antarasulut.com.
Tampil sebagai pembicara dalam forum itu Konsultan Bidang Pembinaan Personil RCC, MRCC Bakorkamla Brigjen Pol (Purn) EH Alagan, Pabanrem Intel Lantamal VIII Manado Letkol Laut JB Jakobus, Ir A Senduk dari Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut, serta moderator Dr Riyanto Maliegha SH MH dari Universitas Sam Ratulangi Manado.
Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kegiatan Keamanan Laut Bakorkamla Kolonel Maritim Yansen Angkouw yang membacakan sambutan tertulis Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksda TNI DA Mamahit mengatakan, forum ini sebagai wadah untuk mendengar langsung serta memperbarui dan mengakomododasi isu-isu tehnis terkini di wilayah setempat terutama berkaitan dengan keamanan laut.
"Pada kegiatan ini Bakorkamla RI juga ingin lebih memperkenalkan dan mendekatkan diri dengan masyarakat, instansi serta pemeritah daerah (Pemda) setempat," katanya.
Dia mengatakan, FGD ini juga untuk sosialisasi tugas pokok, fungsi, dan peranan Barkorkamla serta optimalisasi pemberdayaan masyarat maritim .
Selain itu juga untuk menyosialisasikan pemanfaatan `call centre` yang dimiliki Bakorkamla dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maritim serta penanganan isu permasalahan keamanan dan keselamatan dan penegakan hukum di laut.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga sudah sepatutnya orientasi pembangunan nasional diarahkan pula pada pembangunan maritim sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan disegani dunia internasional.
Untuk menjadi negara maritim dengan ketahanan nasional yang kuat dan wawasan kebangsaan yang tinggi, lanjutnya, tidak terlepas dari peran negara untuk pemberdayaan potensi maritimnya serta melindungi seluruh wilayah perairan yuridiksi Indonesia agar dapat dikendalikan dikelola, dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Untuk menuju kemapanan maritim yang kuat, dibutuhkan peran masyarakat maritim dan pengguna laut yang menjadi mitra Bakorkamla dalam mendapatkan informasi terkini dan situasi darurat yang mengancam keamanan di laut.
"Sehingga perlu ditumbuhbudayakan kerja sama yang erat antara nelayan dan pengguna jasa laut lainnya dengan Bakorkamla untuk mendukung fungsi Bakorkamla," katanya @antarasulut.com.