(LIPUTAN KHUSUS)
Manado, (ANTARA Sulut) - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan Harley Mangindaan, menegaskan sikap memperjuangkan kesejahteraan guru di daerah tersebut.
Kepedulian tersebut ditunjukan Vicky Lumentut dengan menandatangani permohonan penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) "carry over" 2010-2012.
Vicky mengatakan, penandatangan SKTP tersebut dilakukan, setelah Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat melaksanakan audit pada 28 Januari sampai 4 Februari 2014.
"Audit baru bisa dilaksanakan pada waktu tersebut, karena Manado dilanda bencana sehingga tertunda, namun dengan penandatanganan tersebut kami berharap hak para guru bisa diterima," katanya.
Vicky mengakui Manado memang memiliki dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut, tetapi proses pembayarannya tak bisa dilaksanakan karena adanya dari Dirjen di lingkungan Kementerian Pendidikan yang menegaskan tentang hal tersebut.
Ia mengakui selama ini dirinya bersama Wakil Wali Kota sangat terusik dengan berbagai pertanyaan yang berulang-ulang kali disampaikan oleh para guru dalam berbagai pertemuan.
"Kami merasa prihatin dan kasihan dengan guru yang berulang-ulang menanyakan tentang hal tersebut, karena kami berusaha melakukan berbagai upaya maksimal," katanya.
Namun ia mengingatkan, para guru melakukan untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan kewajibannya mengajar dan waktunya harus tepat seperti yang disyaratkan.
Untuk itu menurut Vicky, pemerintah sudah menyiapkan dana besar, untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian jangan sampai melanggar hukum.
Ia mengatakan, Manado memiliki Silpa Rp23,8 milyar, dimana kebutuhan "Carry Over" pada tahun 2010 berjumlah lebih dari 200 juta dan tahun 2012 berjumlah lebih dari Rp18,5 milyar, sehingga kewajiban membayar berjumlah lebih dari Rp18,7 milyar. ***3***
Manado, (ANTARA Sulut) - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan Harley Mangindaan, menegaskan sikap memperjuangkan kesejahteraan guru di daerah tersebut.
Kepedulian tersebut ditunjukan Vicky Lumentut dengan menandatangani permohonan penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) "carry over" 2010-2012.
Vicky mengatakan, penandatangan SKTP tersebut dilakukan, setelah Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat melaksanakan audit pada 28 Januari sampai 4 Februari 2014.
"Audit baru bisa dilaksanakan pada waktu tersebut, karena Manado dilanda bencana sehingga tertunda, namun dengan penandatanganan tersebut kami berharap hak para guru bisa diterima," katanya.
Vicky mengakui Manado memang memiliki dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut, tetapi proses pembayarannya tak bisa dilaksanakan karena adanya dari Dirjen di lingkungan Kementerian Pendidikan yang menegaskan tentang hal tersebut.
Ia mengakui selama ini dirinya bersama Wakil Wali Kota sangat terusik dengan berbagai pertanyaan yang berulang-ulang kali disampaikan oleh para guru dalam berbagai pertemuan.
"Kami merasa prihatin dan kasihan dengan guru yang berulang-ulang menanyakan tentang hal tersebut, karena kami berusaha melakukan berbagai upaya maksimal," katanya.
Namun ia mengingatkan, para guru melakukan untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan kewajibannya mengajar dan waktunya harus tepat seperti yang disyaratkan.
Untuk itu menurut Vicky, pemerintah sudah menyiapkan dana besar, untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian jangan sampai melanggar hukum.
Ia mengatakan, Manado memiliki Silpa Rp23,8 milyar, dimana kebutuhan "Carry Over" pada tahun 2010 berjumlah lebih dari 200 juta dan tahun 2012 berjumlah lebih dari Rp18,5 milyar, sehingga kewajiban membayar berjumlah lebih dari Rp18,7 milyar. ***3***