Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, melaksanakan tender 51 paket proyek fisik pada semester pertama tahun anggaran 2022, dengan nilai mencapai Rp69,4 Miliar.
“Sebanyak 51 paket proyek yang ditender, sekarang sudah sementara berproses, ” ungkap Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Vonny Walalangi, di Ratahan, Rabu.
Paket pekerjaan tersebut tersebar di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan.
"Sumber anggaran anggaran proyek tersebut berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus," kata dia.
Menurut dia, ke-51 paket pekerjaan yang ditender belum termasuk dengan paket penunjukan langsung yang berada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Angka itu di luar dari proyek penunjukan langsung yang berada di beberapa satuan perangkat daerah. Intinya, pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara terus dilaksanakan meski sempat melambat karena adanya pandemi COVID-19,” jelasnya.
Dalam proses tender ini kata dia, diutamakan adalah transparansi dan dapat diakses publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. "Setiap pelaksanaan tender paket pekerjaan dilaksanakan secara terbuka, dan dapat diakses oleh pihak manapun, dan tidak ada yang disembunyikan," ujarnya.
Proses pengadaan mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami juga mendapat pengawasan langsung dari pihak berwajib, karena sistem kami sudah terintegrasi dengan KPK," jelasnya.
“Sebanyak 51 paket proyek yang ditender, sekarang sudah sementara berproses, ” ungkap Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Vonny Walalangi, di Ratahan, Rabu.
Paket pekerjaan tersebut tersebar di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan.
"Sumber anggaran anggaran proyek tersebut berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus," kata dia.
Menurut dia, ke-51 paket pekerjaan yang ditender belum termasuk dengan paket penunjukan langsung yang berada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Angka itu di luar dari proyek penunjukan langsung yang berada di beberapa satuan perangkat daerah. Intinya, pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara terus dilaksanakan meski sempat melambat karena adanya pandemi COVID-19,” jelasnya.
Dalam proses tender ini kata dia, diutamakan adalah transparansi dan dapat diakses publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. "Setiap pelaksanaan tender paket pekerjaan dilaksanakan secara terbuka, dan dapat diakses oleh pihak manapun, dan tidak ada yang disembunyikan," ujarnya.
Proses pengadaan mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami juga mendapat pengawasan langsung dari pihak berwajib, karena sistem kami sudah terintegrasi dengan KPK," jelasnya.