Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mendukung upaya memberantas praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Kami berkomitmen penuh dalam mendukung akan setiap aparat hukum yang memberantas akan praktik-praktik yang berbau KKN khususnya dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar, di Bitung, Jumat.
Maurits mengatakan kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sangat penting dan dihadiri semua kepala daerah di Sulut.
“Kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat dalam mengembangkan dan memajukan kota dan masyarakat Kota Bitung,” jelas Wali Kota Bitung.
Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPK RI, yang telah melaksanakan kegiatan RDP ini di Sulut.
Gubernur mengharapkan melalui kegiatan RDP ini, dapat menjadi motivasi serta mengoptimalkan upaya kerja dan karya dalam pencegahan korupsi juga pelaksanaan program di Sulut.
“Kita telah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang harus diberantas secara bersama-sama, karena dampak buruknya terhadap sendi-sendi kehidupan serta proses pembangunan bangsa. Bersama seluruh komponen Bangsa wajib melakukan pencegahan terhadap Korupsi,” jelas Dondokambey.
Dondokambey menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulut, harus mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPK RI, dalam hal ini kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korssupga) di Sulut.
“Tujuannya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Kedepannya Pemprov Sulut akan terus berupaya dan meningkatkan koordinasi pencapaian rencana aksi Korsupga melalui delapan Bidang prioritas program Korsupga KPK RI,” katanya.
Dondokambey juga berharap kolaborasi yang sedang dibangun selama ini semakin terjalin baik dan tetap terintegrasi secara terstruktur.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan fungsional dan internal secara umum dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan Korupsi di masing-masing daerah demi kemajuan masyarakat Sulawesi Utara,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE kegiatan dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarka serta unsur Forkopimda Sulut.
"Kami berkomitmen penuh dalam mendukung akan setiap aparat hukum yang memberantas akan praktik-praktik yang berbau KKN khususnya dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar, di Bitung, Jumat.
Maurits mengatakan kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sangat penting dan dihadiri semua kepala daerah di Sulut.
“Kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat dalam mengembangkan dan memajukan kota dan masyarakat Kota Bitung,” jelas Wali Kota Bitung.
Gubernur Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPK RI, yang telah melaksanakan kegiatan RDP ini di Sulut.
Gubernur mengharapkan melalui kegiatan RDP ini, dapat menjadi motivasi serta mengoptimalkan upaya kerja dan karya dalam pencegahan korupsi juga pelaksanaan program di Sulut.
“Kita telah sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang harus diberantas secara bersama-sama, karena dampak buruknya terhadap sendi-sendi kehidupan serta proses pembangunan bangsa. Bersama seluruh komponen Bangsa wajib melakukan pencegahan terhadap Korupsi,” jelas Dondokambey.
Dondokambey menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulut, harus mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPK RI, dalam hal ini kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korssupga) di Sulut.
“Tujuannya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Kedepannya Pemprov Sulut akan terus berupaya dan meningkatkan koordinasi pencapaian rencana aksi Korsupga melalui delapan Bidang prioritas program Korsupga KPK RI,” katanya.
Dondokambey juga berharap kolaborasi yang sedang dibangun selama ini semakin terjalin baik dan tetap terintegrasi secara terstruktur.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan fungsional dan internal secara umum dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan Korupsi di masing-masing daerah demi kemajuan masyarakat Sulawesi Utara,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE kegiatan dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarka serta unsur Forkopimda Sulut.