Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin agar Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) bisa menjadi super app untuk menangani masalah tata kelola minyak goreng dari hulu hingga ke hilir.
Dalam konferensi pers di acara Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat, Menko Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama K/L lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat
Menko Luhut menambahkan proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 juga sedang berjalan.
Ke depan, lanjutnya, pengembangan SIMIRAH akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang ia klaim merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan Pemerintah Indonesia.
Tracking (pelacakan) dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui pindai QR Code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.
"Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Ke depannya pemerintah mengharapkan bahwa SIMIRAH akan menjadi super-app untuk mengatasi persoalan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir nantinya," jelasnya.
Menko Luhut juga berharap agar jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung ini dapat terus turun menuju angka Rp14.000/ liternya.
"Sekarang sudah banyak daerah terus turun harganya," tambahnya.
Meski demikian, Menko Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan yang telah pemerintah buat ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak.
Oleh sebab itu pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas peran serta para pelaku usaha yang telah mendukung dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air kita ini. Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng dan juga perhatian yang tidak kalah penting bagi para petani kelapa sawit, di mana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama," ujar Menko Luhut.
Baca juga: Mendag: minyak goreng rakyat curah harus tepat sasaran
Baca juga: Harga minyak dunia turun tipis
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah ingin SIMIRAH jadi "super app" tata kelola minyak goreng
Dalam konferensi pers di acara Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat, Menko Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama K/L lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat
Menko Luhut menambahkan proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 juga sedang berjalan.
Ke depan, lanjutnya, pengembangan SIMIRAH akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang ia klaim merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan Pemerintah Indonesia.
Tracking (pelacakan) dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui pindai QR Code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.
"Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Ke depannya pemerintah mengharapkan bahwa SIMIRAH akan menjadi super-app untuk mengatasi persoalan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir nantinya," jelasnya.
Menko Luhut juga berharap agar jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung ini dapat terus turun menuju angka Rp14.000/ liternya.
"Sekarang sudah banyak daerah terus turun harganya," tambahnya.
Meski demikian, Menko Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan yang telah pemerintah buat ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak.
Oleh sebab itu pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
"Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas peran serta para pelaku usaha yang telah mendukung dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air kita ini. Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng dan juga perhatian yang tidak kalah penting bagi para petani kelapa sawit, di mana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama," ujar Menko Luhut.
Baca juga: Mendag: minyak goreng rakyat curah harus tepat sasaran
Baca juga: Harga minyak dunia turun tipis
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah ingin SIMIRAH jadi "super app" tata kelola minyak goreng