Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Kepala Direktur AMTD Group Calvin Choi, salah satu institusi keuangan yang berpusat di Hong Kong.
Dalam pertemuan tersebut Airlangga mengajak AMTD Group untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui investasi pada fintech.
"Indonesia sudah mempunyai 2 decacorn dan tiga Apple Academy di Jakarta, Surabaya, dan Batam, dan diharapkan pada lima tahun ke depan akan tercipta 6 juta digital talents," terang Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada 2021, Indonesia memiliki nilai ekonomi digital tertinggi di ASEAN yakni sebesar 70 miliar dolar AS dan menguasai 40 persen pangsa pasar. Nilai tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Khusus di sektor Financial Technology (fintech), aset fintech pada November 2021 telah mencapai Rp4,1 triliun dengan total 104 pihak yang terdaftar.
Kondisi ini tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan nasional, yakni sebesar 90 persen orang dewasa Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan formal pada tahun 2024.
Baca juga: Menko Airlangga:Presidensi G20 Indonesia dorong pemerataan distribusi vaksin
Airlangga menerangkan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam proses perbaikan ekonomi Indonesia di masa pandemi.
Melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah memberikan dukungan kepada para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 dengan penjaminan kredit dan pemberian insentif.
Selain itu, pemerintah juga membuka Program Kartu Prakerja yang merupakan penguatan pelatihan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan masyarakat di masa pemulihan sosial ekonomi serta peningkatan link and match dengan industri.
Program Kartu Prakerja digunakan untuk skilling, upskilling, dan reskilling yang terus dilanjutkan pada tahun 2022, dimana skema pelaksanaan yang bersifat semi bantuan sosial tetap dilakukan.
"Sampai dengan tahun 2022, Kartu Pra Kerja sudah digunakan oleh lebih dari 87 juta masyarakat Indonesia," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pengembangan UMKM jadi syarat penting dorong ekonomi