Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dading Gunadi mengatakan sebanyak 30 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana membentuk dana cadangan ke depan.
"Ada tiga tantangan utama yang dihadapi UMKM ke depan, yakni berkaitan dengan transformasi digital, ekspansi usaha, dan biaya operasional, dimana UMKM berencana membentuk dana cadangan ke depan," katanya dalam webinar side event G20 yang diikuti dari Jakarta, Senin.
Menurutnya, UMKM membuat dana cadangan agar tetap memiliki dana operasi saat terdampak pandemi seperti COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan dan tabungan UMKM hilang.
Baca juga: Kementerian PPN: Alokasi dana prioritas nasional 2023 capai Rp467,3 triliun
Terkait ekspansi usaha, sebanyak 55 persen usaha kecil berencana menunda ekspansi usaha mereka karena pandemi sehingga mereka memerlukan waktu lebih lama untuk naik kelas.
Adapun 40 persen UMKM diharapkan mengakselerasi usaha mereka dengan melakukan transformasi digital sebab 94 persen konsumen jasa digital berniat melanjutkan konsumsinya setelah pandemi.
"Untuk mengatasi tantangan masa depan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi seperti mensubsidi biaya operasional yang dikeluarkan UMKM dan memediasi UMKM penyewa toko dengan pelaku usaha pusat belanja agar biaya sewa menjadi lebih murah," katanya.
Pemerintah juga terus memperkuat rantai pasok dan jaringan logistik UMKM dengan mendorong kemitraan, meningkatkan produktivitas, memodernisasi jasa logistik, dan meningkatkan keahlian digital pelaku UMKM.
Pemerintah juga mendorong penyedia jasa e-commerce untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM melalui pelatihan adopsi teknologi dan perluasan pasar lokal UMKM
"Kami juga menyediakan mediasi dan diskusi di antara asosiasi usaha di seluruh sektor dengan UMKM, termasuk sektor keuangan dan logistik," katanya.
Baca juga: Menteri PPN/Bappenas provinsi tidak diakomodasi kurang dari 20 persen