Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan peningkatan produktivitas di sektor pangan dan energi karena keduanya menjadi bidang yang kritis pada masa depan.
"Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ke depan 'problem' dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan pejabat terkait lainnya.
"Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor, agar betul-betul berjalan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar ada peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Baca juga: Presiden tegaskan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024
"Ini akan jadi rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani segala yang berkaitan dengan investasi," ungkap Presiden.
Presiden menyebut kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden ingatkan jajaran pemerintahan untuk fokus tingkatkan TKDN
"Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ke depan 'problem' dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan pejabat terkait lainnya.
"Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor, agar betul-betul berjalan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar ada peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Baca juga: Presiden tegaskan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024
"Ini akan jadi rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani segala yang berkaitan dengan investasi," ungkap Presiden.
Presiden menyebut kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden ingatkan jajaran pemerintahan untuk fokus tingkatkan TKDN