Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyarankan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya di sektor pangan, guna mencegah potensi kenaikan inflasi pada April.
“Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk menjaga kestabilan inflasi sektor pangan. Kita harus mengupayakan keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional,” kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank, Kamis.
Impor bahan pangan, lanjutnya, dengan adanya kenaikan sejumlah harga yang terjadi saat ini, harus segera dicarikan substitusi yang bisa disediakan dari dalam negeri. Selain juga mengupayakan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan, akibat pasokan bahan pangan kurang.
“Berikutnya memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk,” ujarnya.
Menurut Apindo, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.
Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Apindo cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat, apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke arah kemiskinan.
“Terkait PPN kami sebetulnya pada posisi yang mendukung, hanya memang pemerintah perlu melihat kembali apakah akah terus dilakukan atau bisa ditangguhkan dalam sementara waktu,” tuturnya.
Lebih lanjut Haryadi juga menyoroti dampak dari konflik Ukraina dan Rusia. Meskipun volume perdagangan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia tidak terlalu besar, menurutnya, komoditas perdagangan utama minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
“Pengaruhnya terhadap dunia besar, jadi mau tidak mau ini akan jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi secara umum dampak dari perpanjangan ini, substitusi impor menjadi keharusan,” ucapnya.
Kenaikan harga energi BBM, batu bara, dan gas, dinilainya secara langsung akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi, logistik dan transportasi yang tentu berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen serta memberi tekanan yang lebih besar pada APBN.
“Masalah seperti pandemi dan perang, sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contigency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditi penting. Hal ini yang menurut kami harus dipikirkan untuk jangka panjang,” kata Haryadi.
“Ada beberapa hal yang kami sarankan untuk menjaga kestabilan inflasi sektor pangan. Kita harus mengupayakan keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional,” kata Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank, Kamis.
Impor bahan pangan, lanjutnya, dengan adanya kenaikan sejumlah harga yang terjadi saat ini, harus segera dicarikan substitusi yang bisa disediakan dari dalam negeri. Selain juga mengupayakan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan, akibat pasokan bahan pangan kurang.
“Berikutnya memastikan kelancaran dan distribusi supply pangan khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk,” ujarnya.
Menurut Apindo, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah. Selanjutnya saran yang ketiga adalah pemerintah harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.
Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Apindo cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat, apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke arah kemiskinan.
“Terkait PPN kami sebetulnya pada posisi yang mendukung, hanya memang pemerintah perlu melihat kembali apakah akah terus dilakukan atau bisa ditangguhkan dalam sementara waktu,” tuturnya.
Lebih lanjut Haryadi juga menyoroti dampak dari konflik Ukraina dan Rusia. Meskipun volume perdagangan Indonesia dengan Ukraina dan Rusia tidak terlalu besar, menurutnya, komoditas perdagangan utama minyak mentah dan gandum masih merupakan komoditi penting yang dibutuhkan industri dan perekonomian Indonesia.
“Pengaruhnya terhadap dunia besar, jadi mau tidak mau ini akan jangka panjang. Bagaimana kita mengatasi secara umum dampak dari perpanjangan ini, substitusi impor menjadi keharusan,” ucapnya.
Kenaikan harga energi BBM, batu bara, dan gas, dinilainya secara langsung akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi, logistik dan transportasi yang tentu berimbas langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen serta memberi tekanan yang lebih besar pada APBN.
“Masalah seperti pandemi dan perang, sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contigency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditi penting. Hal ini yang menurut kami harus dipikirkan untuk jangka panjang,” kata Haryadi.