Manado (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan usulan program provinsi yang tidak diterima kurang dari 20 persen.
"Ada juga provinsi yang usulan nya itu diterima 100 persen, ada juga yang usulan-nya mungkin tidak sampai 20 persen diterima, tapi rata-rata nasional sudah 50 persen," sebut Menteri di Manado, Selasa.
Karena itu, kementerian ingin memperbaiki usulan tersebut agar sinkron sehingga kementerian dan lembaga ketika mengalokasikan program itu, benar-benar tahu persis alokasi prioritas nya dan alasannya.
Sebagai gambaran, kata dia, dalam penyusunan APBN, Bappenas, Kemenkeu serta kementerian dan lembaga mengadakan rapat.
"Dalam dua tahun terakhir rapat saya pimpin, saya bisa tahu persis apa sebenarnya proses itu," katanya.
Pada masa sebelumnya, menurut Menteri, pertemuan-pertemuan hanya di tingkat eselon I dan II dan tidak diikuti Bappenas.
"Kita ingin efisiensi dan sinkronisasi APBN lebih terlihat, itu kenapa rakorgub kami lanjutkan termasuk untuk APBN 2023 ini," ujarnya.
Sebagian besar program tidak diakomodasi, menurut Menteri, itu berkaitan dengan kriteria kesiapan (readiness criteria) setiap daerah.
"Kriteria kesiapan itu adalah kesiapan daerah untuk menjadi lokasi prioritas atas program kementerian dan lembaga. Itu silahkan didiskusikan, tidak langsung ke kementerian dan lembaga yang bersangkutan," katanya menambahkan.
Seringkali, daerah langsung ke kementerian dan lembaga yang bersangkutan, misalnya jembatan dan jalan, langsung ke Kementerian PUPR.
"Memang benar, tapi Kementerian PUPR punya alasan sendiri karena dalam rapat sudah diputuskan. Perubahan itu bisa dilakukan melalui Bappenas dan Dirjen Anggaran Kemenkeu. Itu keinginan kami kenapa rakorgub kami teruskan," jelasnya.***3***
"Ada juga provinsi yang usulan nya itu diterima 100 persen, ada juga yang usulan-nya mungkin tidak sampai 20 persen diterima, tapi rata-rata nasional sudah 50 persen," sebut Menteri di Manado, Selasa.
Karena itu, kementerian ingin memperbaiki usulan tersebut agar sinkron sehingga kementerian dan lembaga ketika mengalokasikan program itu, benar-benar tahu persis alokasi prioritas nya dan alasannya.
Sebagai gambaran, kata dia, dalam penyusunan APBN, Bappenas, Kemenkeu serta kementerian dan lembaga mengadakan rapat.
"Dalam dua tahun terakhir rapat saya pimpin, saya bisa tahu persis apa sebenarnya proses itu," katanya.
Pada masa sebelumnya, menurut Menteri, pertemuan-pertemuan hanya di tingkat eselon I dan II dan tidak diikuti Bappenas.
"Kita ingin efisiensi dan sinkronisasi APBN lebih terlihat, itu kenapa rakorgub kami lanjutkan termasuk untuk APBN 2023 ini," ujarnya.
Sebagian besar program tidak diakomodasi, menurut Menteri, itu berkaitan dengan kriteria kesiapan (readiness criteria) setiap daerah.
"Kriteria kesiapan itu adalah kesiapan daerah untuk menjadi lokasi prioritas atas program kementerian dan lembaga. Itu silahkan didiskusikan, tidak langsung ke kementerian dan lembaga yang bersangkutan," katanya menambahkan.
Seringkali, daerah langsung ke kementerian dan lembaga yang bersangkutan, misalnya jembatan dan jalan, langsung ke Kementerian PUPR.
"Memang benar, tapi Kementerian PUPR punya alasan sendiri karena dalam rapat sudah diputuskan. Perubahan itu bisa dilakukan melalui Bappenas dan Dirjen Anggaran Kemenkeu. Itu keinginan kami kenapa rakorgub kami teruskan," jelasnya.***3***