Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw optimistis forum sekretaris daerah(Sekda) yang digelar dapat menciptakan sistem pemerintahan yang dinamis.
"Kegiatan ini penting dalam rangka koordinasi dan kesepahaman setiap daerah yang ada di Sulut untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang dinamis," kata Wagub Steven di Manado, Kamis.
Setiap sekretaris daerah mempunyai posisi strategis dalam mengatur dan mengelola pemerintahan di daerah masing-masing dan menjadi ‘jantung’ dari organisasi pemerintahan.
“Sebagaimana kita tahu bahwa kalau jantung bermasalah, pasti pemerintahan tersebut berjalan pincang,” tambahnya.
Wagub juga memberikan apresiasi atas setiap kinerja sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota meskipun masih ada banyak hal juga yang harus dibenahi untuk mencapai tujuan bersama.
Wagub dalam forum sekda juga menyentil beberapa hal tentang pengelolaan anggaran termasuk masalah vaksin dan stunting yang butuh diselesaikan secepatnya bersama-sama.
"Kegiatan seperti ini juga sesuai dengan visi dan misi Presiden serta seluruh kepala daerah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M. V. Chinggih Widanarto, SE, saat memberikan materi menyampaikan apresiasi dari Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey termasuk pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini.
Pemerintah daerah diapresiasi atas dukungannya terhadap Program Bangga Kencana di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
"BKKBN telah diberikan kepercayaan menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
, sehingga fokus pemerintah juga sedang terletak pada pembangunan kualitas SDM bagi generasi bangsa yang unggul di masa depan," katanya.
Karena itu menurut dia, penyediaan layanan program KB seperti 'Bangga Kencana' melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) harus diserap dan dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam menekan angka prevalensi stunting.
"Penyerapan dana BOKB yang digunakan dengan baik, uang itu dapat kembali kepada masyarakat dengan lebih bermanfaat serta dapat mendukung tercapainya target prioritas nasional yang telah disusun dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah," katanya optimistis.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian bersama oleh seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut yang dipimpin Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Sekdaprov periode 2006-2011 Robby Mamuaja.***3***
"Kegiatan ini penting dalam rangka koordinasi dan kesepahaman setiap daerah yang ada di Sulut untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang dinamis," kata Wagub Steven di Manado, Kamis.
Setiap sekretaris daerah mempunyai posisi strategis dalam mengatur dan mengelola pemerintahan di daerah masing-masing dan menjadi ‘jantung’ dari organisasi pemerintahan.
“Sebagaimana kita tahu bahwa kalau jantung bermasalah, pasti pemerintahan tersebut berjalan pincang,” tambahnya.
Wagub juga memberikan apresiasi atas setiap kinerja sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota meskipun masih ada banyak hal juga yang harus dibenahi untuk mencapai tujuan bersama.
Wagub dalam forum sekda juga menyentil beberapa hal tentang pengelolaan anggaran termasuk masalah vaksin dan stunting yang butuh diselesaikan secepatnya bersama-sama.
"Kegiatan seperti ini juga sesuai dengan visi dan misi Presiden serta seluruh kepala daerah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), M. V. Chinggih Widanarto, SE, saat memberikan materi menyampaikan apresiasi dari Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey termasuk pemerintah kabupaten dan kota di provinsi ini.
Pemerintah daerah diapresiasi atas dukungannya terhadap Program Bangga Kencana di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
"BKKBN telah diberikan kepercayaan menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
, sehingga fokus pemerintah juga sedang terletak pada pembangunan kualitas SDM bagi generasi bangsa yang unggul di masa depan," katanya.
Karena itu menurut dia, penyediaan layanan program KB seperti 'Bangga Kencana' melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) harus diserap dan dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam menekan angka prevalensi stunting.
"Penyerapan dana BOKB yang digunakan dengan baik, uang itu dapat kembali kepada masyarakat dengan lebih bermanfaat serta dapat mendukung tercapainya target prioritas nasional yang telah disusun dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah," katanya optimistis.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian bersama oleh seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut yang dipimpin Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Sekdaprov periode 2006-2011 Robby Mamuaja.***3***