Manado (ANTARA) - Sebanyak 214.922 warga Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Terima kasih untuk komitmen Pemerintah Kota Bitung sehingga semua segmen peserta terdaftar menjadi peserta JKN-KIS," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Manado dr Meryta O. Rondonuwu di Bitung, Selasa (15/3).
Meski begitu, kata dia, terkait angka nyata warga Kota Bitung yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, masih akan divalidasi bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
Dia berharap, validasi data kepesertaan ini bisa selesai sehingga bisa diketahui data masyarakat yang belum mengikuti program JKN-KIS di kota itu.
"Ini yang sementara kita lakukan sehingga akan mendapatkan data pasti masyarakat yang kesehatannya dijamin pemerintah," ujarnya.
Saat ini, kata dia, Pemkot Bitung telah mengalihkan masyarakat segmen peserta bukan penerima upah iurannya dibayar melalui APBD.
Namun, katanya, hal yang menjadi kendala, ketika dialihkan kepesertaannya masih ada tunggakan iuran yang harus diselesaikan.
"Pemkot menjamin, membayar iurannya, sementara tunggakan iuran dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan melalui dana CSR (Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," katanya.
Dia mengajak masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN-KIS agar mendapatkan manfaat layanan kesehatan ketika jatuh sakit.
"Kalau JKN-KIS aktif ketika jatuh pada risiko sakit bisa dilayani di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia," katanya.
Data Badan Pusat Statistik Kota Bitung pada 2021, jumlah penduduk Kota Bitung pada 2020 sebanyak 225.134 jiwa, kira-kira cakupan kepesertaannya telah mencapai 95,49 persen.
"Terima kasih untuk komitmen Pemerintah Kota Bitung sehingga semua segmen peserta terdaftar menjadi peserta JKN-KIS," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Manado dr Meryta O. Rondonuwu di Bitung, Selasa (15/3).
Meski begitu, kata dia, terkait angka nyata warga Kota Bitung yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, masih akan divalidasi bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
Dia berharap, validasi data kepesertaan ini bisa selesai sehingga bisa diketahui data masyarakat yang belum mengikuti program JKN-KIS di kota itu.
"Ini yang sementara kita lakukan sehingga akan mendapatkan data pasti masyarakat yang kesehatannya dijamin pemerintah," ujarnya.
Saat ini, kata dia, Pemkot Bitung telah mengalihkan masyarakat segmen peserta bukan penerima upah iurannya dibayar melalui APBD.
Namun, katanya, hal yang menjadi kendala, ketika dialihkan kepesertaannya masih ada tunggakan iuran yang harus diselesaikan.
"Pemkot menjamin, membayar iurannya, sementara tunggakan iuran dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan melalui dana CSR (Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," katanya.
Dia mengajak masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN-KIS agar mendapatkan manfaat layanan kesehatan ketika jatuh sakit.
"Kalau JKN-KIS aktif ketika jatuh pada risiko sakit bisa dilayani di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia," katanya.
Data Badan Pusat Statistik Kota Bitung pada 2021, jumlah penduduk Kota Bitung pada 2020 sebanyak 225.134 jiwa, kira-kira cakupan kepesertaannya telah mencapai 95,49 persen.