Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dalam 1st Development Working Group (DWG) Meeting, menyampaikan Indonesia berkomitmen meningkatkan kolaborasi G20 untuk mengatasi berbagai tantangan akibat dampak pandemi.
Tantangan yang dimaksud yakni seperti naiknya tingkat kemiskinan, kehilangan pekerjaan, penyediaan layanan kesehatan, hingga capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Tahun-tahun mendatang setelah pertemuan DWG ini, kami akan mendapat kehormatan untuk menjadi contoh bagaimana multilaterisme etnis dan jaringan inklusif dapat menjadi bagian dari solusi, diikuti tindakan nyata untuk mendorong pemulihan dan ketahanan lebih kuat," ujar Suharso dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Adapun 1st DWG Meeting yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2022 dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022 membahas empat isu prioritas, yaitu pertama memperkuat pemulihan dari pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan, serta ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan.
Keempat, Mengkoordinasikan progres capaian SDGs di G20 dan melaporkan perkembangan komitmen pembangunan G20.
Terkait isu prioritas memperkuat pemulihan dan pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi negara berkembang, negara tertinggal dan negara kepulauan, DWG mengusung tiga pilar kunci, yaitu Pilar Ekonomi: UMKM dan Sektor Informal, Pilar Sosial: Perlindungan Sosial Adaptif, dan Pilar Lingkungan: Ekonomi Hijau dan Biru Melalui Pembangunan Rendah Karbon.
Di sisi lain, Chairman G20 DWG Scenaider Siahaan berpendapat mengadopsi kerangka kerja komprehensif dan merancang kebijakan daya saing UMKM, menguatkan kapasitas manajemen risiko, mempromosikan riset dan dialog UMKM, dan memperbaiki akses pendanaan adalah cara yang paling menjamin keberlanjutan UMKM di negara berkembang seperti Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, Indonesia akan memastikan peningkatan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan, utamanya melalui ekonomi biru dan ekonomi hijau.
"Jalur inklusif akan terbuka, jika Indonesia dapat menggerakkan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Mengingat sumber daya kami yang luas, sistem ekonomi tersebut sangat penting untuk menumbuhkan produk domestik bruto ke depan," ucap Amalia.
Rangkaian DWG yang mengidentifikasi tantangan pembangunan dan merumuskan solusi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global akan berlanjut pada 2nd and 3rd DWG Meeting.
Acara 2nd DWG Meeting akan diselenggarakan di Yogyakarta yang terjadwal pada 18-19 Mei 2022, sedangkan 3rd DWG Meeting akan dilaksanakan di Bali yang diagendakan berlangsung pada 10-11 Agustus 2022.
Tantangan yang dimaksud yakni seperti naiknya tingkat kemiskinan, kehilangan pekerjaan, penyediaan layanan kesehatan, hingga capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Tahun-tahun mendatang setelah pertemuan DWG ini, kami akan mendapat kehormatan untuk menjadi contoh bagaimana multilaterisme etnis dan jaringan inklusif dapat menjadi bagian dari solusi, diikuti tindakan nyata untuk mendorong pemulihan dan ketahanan lebih kuat," ujar Suharso dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Adapun 1st DWG Meeting yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2022 dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022 membahas empat isu prioritas, yaitu pertama memperkuat pemulihan dari pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan, serta ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan.
Keempat, Mengkoordinasikan progres capaian SDGs di G20 dan melaporkan perkembangan komitmen pembangunan G20.
Terkait isu prioritas memperkuat pemulihan dan pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi negara berkembang, negara tertinggal dan negara kepulauan, DWG mengusung tiga pilar kunci, yaitu Pilar Ekonomi: UMKM dan Sektor Informal, Pilar Sosial: Perlindungan Sosial Adaptif, dan Pilar Lingkungan: Ekonomi Hijau dan Biru Melalui Pembangunan Rendah Karbon.
Di sisi lain, Chairman G20 DWG Scenaider Siahaan berpendapat mengadopsi kerangka kerja komprehensif dan merancang kebijakan daya saing UMKM, menguatkan kapasitas manajemen risiko, mempromosikan riset dan dialog UMKM, dan memperbaiki akses pendanaan adalah cara yang paling menjamin keberlanjutan UMKM di negara berkembang seperti Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, Indonesia akan memastikan peningkatan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan, utamanya melalui ekonomi biru dan ekonomi hijau.
"Jalur inklusif akan terbuka, jika Indonesia dapat menggerakkan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Mengingat sumber daya kami yang luas, sistem ekonomi tersebut sangat penting untuk menumbuhkan produk domestik bruto ke depan," ucap Amalia.
Rangkaian DWG yang mengidentifikasi tantangan pembangunan dan merumuskan solusi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global akan berlanjut pada 2nd and 3rd DWG Meeting.
Acara 2nd DWG Meeting akan diselenggarakan di Yogyakarta yang terjadwal pada 18-19 Mei 2022, sedangkan 3rd DWG Meeting akan dilaksanakan di Bali yang diagendakan berlangsung pada 10-11 Agustus 2022.