Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengutamakan pencegahan bencana.
"Orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah, tapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi, bisa dicegah," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.
Presiden mencontohkan salah satu potensi bencana alam yang dapat dicegah ialah banjir, yakni dengan mengutamakan penghijauan lahan.
"Sebagian (bencana alam), banjir, bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi; dan longsor juga bisa dicegah. Di beberapa daerah agar ini dilakukan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi, di NTB (Nusa Tenggara Barat), agar penanaman vetiver lebih digalakkan," katanya.
Vetiver atau tanaman akar wangi adalah tanaman yang memiliki akar cukup panjang, hingga dua meter ke dalam tanah, sehingga sangat efektif mencengkeram tanah agar tidak mudah longsor.
"Pelestarian lingkungan, bendungan pendalaman sungai dan saluran air dan lain-lain. Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat," tambahnya.
Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh daerah atas kerja keras membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana alam dan penanganan pandemi COVID-19.
"Namun, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana juga harus terus ditingkatkan, dilakukan bersama-sama masyarakat dan Pemerintah," tukasnya.
Contohnya, penanaman vegetasi penghambat ombak tsunami atau typhoon (angin topan), karena saat ini negara-negara di dunia sedang mengalami perubahan iklim.
"Kita tahu perubahan iklim dunia arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada," ungkap Presiden.
Sebelumnya, BPNB melaporkan sepanjang tahun 2021, mulai 1 Januari hingga 28 Desember 2021, terdapat 3.058 bencana alam di Indonesia
Bencana banjir mendominasi dengan mencapai 1.288 kejadian atau 42,1 persen, kemudian disusul bencana akibat cuaca ekstrem sebanyak 791 kejadian dan tanah longsor mencapai 623 kejadian.
Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 265 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sejumlah 44 kejadian, gempa bumi sebanyak 31 kejadian, kekeringan mencapai 15 kejadian, dan erupsi gunung api satu kejadian.
Ribuan bencana tersebut menyebabkan berbagai kerugian material, yaitu merusak 141.795 rumah, 3.699 fasilitas publik, 509 kantor, dan 438 jembatan.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan bencana alam terbanyak, yaitu 754 kejadian; sementara Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam paling sedikit yakni tiga kejadian.
Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto.
"Orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah, tapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi, bisa dicegah," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.
Presiden mencontohkan salah satu potensi bencana alam yang dapat dicegah ialah banjir, yakni dengan mengutamakan penghijauan lahan.
"Sebagian (bencana alam), banjir, bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi; dan longsor juga bisa dicegah. Di beberapa daerah agar ini dilakukan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi, di NTB (Nusa Tenggara Barat), agar penanaman vetiver lebih digalakkan," katanya.
Vetiver atau tanaman akar wangi adalah tanaman yang memiliki akar cukup panjang, hingga dua meter ke dalam tanah, sehingga sangat efektif mencengkeram tanah agar tidak mudah longsor.
"Pelestarian lingkungan, bendungan pendalaman sungai dan saluran air dan lain-lain. Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat," tambahnya.
Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh daerah atas kerja keras membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana alam dan penanganan pandemi COVID-19.
"Namun, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana juga harus terus ditingkatkan, dilakukan bersama-sama masyarakat dan Pemerintah," tukasnya.
Contohnya, penanaman vegetasi penghambat ombak tsunami atau typhoon (angin topan), karena saat ini negara-negara di dunia sedang mengalami perubahan iklim.
"Kita tahu perubahan iklim dunia arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada," ungkap Presiden.
Sebelumnya, BPNB melaporkan sepanjang tahun 2021, mulai 1 Januari hingga 28 Desember 2021, terdapat 3.058 bencana alam di Indonesia
Bencana banjir mendominasi dengan mencapai 1.288 kejadian atau 42,1 persen, kemudian disusul bencana akibat cuaca ekstrem sebanyak 791 kejadian dan tanah longsor mencapai 623 kejadian.
Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 265 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sejumlah 44 kejadian, gempa bumi sebanyak 31 kejadian, kekeringan mencapai 15 kejadian, dan erupsi gunung api satu kejadian.
Ribuan bencana tersebut menyebabkan berbagai kerugian material, yaitu merusak 141.795 rumah, 3.699 fasilitas publik, 509 kantor, dan 438 jembatan.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan bencana alam terbanyak, yaitu 754 kejadian; sementara Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam paling sedikit yakni tiga kejadian.
Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto.