Manado (ANTARA) - Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara (Sulut), menyosialisasikan program sekolah penggerak angkatan III/2022, selama dua hari, 22-23 Januari 2022, kepada delapan kepala daerah dan kepala dinas, di luwansa hotel Manado.
"Berpengalaman dari angkatan I dan II, maka pada yang ketiga ini, kami merasa perlu mengundang para kepala daerah, supaya lebih memahami tentang program sekolah penggerak," kata Kepala LPMP Sulut, Febry H.J. Dien, ST, M.Inf.Tech (Man), di Manado, Sabtu.
Dia mengatakan, pada angkatan I dan II, yakni pada tahun 2020 dan 2021, sebenarnya ada banyak kebijakan yang sudah ditandangani oleh kepala daerah, namun karena kurang tersosialisasi, sehingga kurang memahami dan salah menerapkan kebijakan.
Karena itu dia mengatakan, ketika berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah yang ada di Sulut menyampaikan lebih detil tentang sekolah penggerak, baru memahami tentang program yang sangat baik itu, sehingga semua menyatakan dukungan terhadap program itu, terutama tentang komitmen untuk tidak mengganti kepala sekolah, sesuai Kepmendikbudristek nomor 371/2021, sebab akan kena sanksi yakni tidak boleh mengajukan lagi sekolah penggerak di tahun berikutnya.
"Sebab itu dalam sosialisasi kami juga minta supaya kepala daerah berkomitmen tidak mengganti atau merotasi kepala sekolah selama tiga tahun, mengacu pada Kepmendikbudristek 371/2021, kecuali dengan alasan promosi atau pensiun," katanya.
Febry Dien dalam sosialisasi kepada para bupati, wakil dan kepala dinas, menjelaskan tentang sekolah penggerak itu, yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi yakni literasi dan numerasi serta karakter yang diawali dengan SDM unggul.
Dia menyebutkan lembaga pendidikan yang terpilih sebagai sekolah penggerak, akan mendapatkan banyak keuntungan, sebab akan mendapatkan BOS kinerja yang berkisar antara Rp100-150 juta pertahunya.
"Sekolah penggerak juga akan mendapatkan bantuan peralatan TIK, peralatan-peralatannya, pelatihan-pelatihannya dan buku-buku bahkan akan menjadi sekolah digital," katanya.
Dien mengatakan, yang paling heboh nantinya baik dari semuanya itu, sekolah penggerak nantinya akan menjadi yang pertama menggunakan kurikulum prototipe.
Sebab itu dia menegaskan, LPMP Sulut akan mendampingi setiap sekolah dan kepala sekolah yang akan ikut dalam seleksi, sehingga saat tes semuanya bisa lolos.
Dien mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak mungkin di Sulut yang menjadi sekolah penggerak, karena pada angkatan pertama ada 60 sekolah dari PAUD sampai SMA, kemudian II sekitar 70 jadi total sekitar 130.
Sementara Sosialisasi itu dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan, Frangky Wongkar, SH, Talaud, dr. Elly E. Lasut, Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Wabup Mitra Jocke Legi, Sekda Kabupaten Sitaro, Herry Bogar, Sekda Minut, Rivino Dondokambay, Asisten I Minahasa Reviva Maringka, dan Asisten I Setdakab Bolaang Mongondow, Dekker Rompas dan para kepala dinas.
"Berpengalaman dari angkatan I dan II, maka pada yang ketiga ini, kami merasa perlu mengundang para kepala daerah, supaya lebih memahami tentang program sekolah penggerak," kata Kepala LPMP Sulut, Febry H.J. Dien, ST, M.Inf.Tech (Man), di Manado, Sabtu.
Dia mengatakan, pada angkatan I dan II, yakni pada tahun 2020 dan 2021, sebenarnya ada banyak kebijakan yang sudah ditandangani oleh kepala daerah, namun karena kurang tersosialisasi, sehingga kurang memahami dan salah menerapkan kebijakan.
Karena itu dia mengatakan, ketika berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah yang ada di Sulut menyampaikan lebih detil tentang sekolah penggerak, baru memahami tentang program yang sangat baik itu, sehingga semua menyatakan dukungan terhadap program itu, terutama tentang komitmen untuk tidak mengganti kepala sekolah, sesuai Kepmendikbudristek nomor 371/2021, sebab akan kena sanksi yakni tidak boleh mengajukan lagi sekolah penggerak di tahun berikutnya.
"Sebab itu dalam sosialisasi kami juga minta supaya kepala daerah berkomitmen tidak mengganti atau merotasi kepala sekolah selama tiga tahun, mengacu pada Kepmendikbudristek 371/2021, kecuali dengan alasan promosi atau pensiun," katanya.
Febry Dien dalam sosialisasi kepada para bupati, wakil dan kepala dinas, menjelaskan tentang sekolah penggerak itu, yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi yakni literasi dan numerasi serta karakter yang diawali dengan SDM unggul.
Dia menyebutkan lembaga pendidikan yang terpilih sebagai sekolah penggerak, akan mendapatkan banyak keuntungan, sebab akan mendapatkan BOS kinerja yang berkisar antara Rp100-150 juta pertahunya.
"Sekolah penggerak juga akan mendapatkan bantuan peralatan TIK, peralatan-peralatannya, pelatihan-pelatihannya dan buku-buku bahkan akan menjadi sekolah digital," katanya.
Dien mengatakan, yang paling heboh nantinya baik dari semuanya itu, sekolah penggerak nantinya akan menjadi yang pertama menggunakan kurikulum prototipe.
Sebab itu dia menegaskan, LPMP Sulut akan mendampingi setiap sekolah dan kepala sekolah yang akan ikut dalam seleksi, sehingga saat tes semuanya bisa lolos.
Dien mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak mungkin di Sulut yang menjadi sekolah penggerak, karena pada angkatan pertama ada 60 sekolah dari PAUD sampai SMA, kemudian II sekitar 70 jadi total sekitar 130.
Sementara Sosialisasi itu dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan, Frangky Wongkar, SH, Talaud, dr. Elly E. Lasut, Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, Wabup Mitra Jocke Legi, Sekda Kabupaten Sitaro, Herry Bogar, Sekda Minut, Rivino Dondokambay, Asisten I Minahasa Reviva Maringka, dan Asisten I Setdakab Bolaang Mongondow, Dekker Rompas dan para kepala dinas.