Manado (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulawesi Barat menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022.
"Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami berharap dokumen rencana induk dapat selesai tepat waktu, berkualitas, materinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sinkron dengan kebijakan nasional saat ini dan nanti," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Safaruddin Sanusi di Mamuju, Kamis, usai penandatangan perjanjian kerja sama dengan pihak UGM.
Target pemanfaatan rencana induk SPBE tersebut, kata Safaruddin Sanusi, yakni panduan penerapan SPBE untuk efektivitas birokrasi melalui transformasi digital, pedoman, dan titik awal desain integrasi sistem sebagai bagian dari pembangunan big data serta menjadi arah untuk pembentukan Sulbar Smart Province.
Ia mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini dengan berbagai pertimbangan, di antaranya karena UGM adalah salah satu mitra awal tim SPBE nasional dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi SPBE instansi pemerintah.
Selain itu, UGM adalah universitas yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan teknologi informasi, salah satu wujudnya adalah dengan mendorong program peningkatan kecerdasan digital anak anak muda Indonesia serta melaksakan magang atau KKN tematik untuk pengembangan SPBE.
Kabid Layanan e-Government Diskominfopers Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menambahkan bahwa rencana induk terdiri atas arsitektur dan peta rencana SPBE Sulbar selama 5 tahun.
"Memuat paling tidak visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, serta arah kebijakan dan peta rencana strategis SPBE. Penyusunannya mengacu pada rencana induk nasional yang terdapat pada lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018, RPJMD, dan kesesuaian kebutuhan masing-masing daerah," katanya.
Sementara itu, Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi mengatakan bahwa pihaknya akan membantu semaksimal mungkin pencapaian target yang diharapkan Pemprov Sulbar dalam membangun SPBE. Dalam hal ini pihaknya melibatkan tenaga tenaga terbaik yang berasal dari lintas fakultas yang terkait dengan transformasi digital.
Wawan Mas'udi menyatakan siap memfasilitasi keterhubungan dengan pihak berkompeten dalam kebijakan SPBE di tingkat nasional dari kementerian dan lembaga terkait.
"Rencana induk SPBE Sulbar akan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan SPBE di dalam empat area, yakni tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM SPBE," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kKebijakan, strategi, dan implementasi pengembangan SPBE itu tidak sekadar urusan hardware dan software, tetapi lebih jauh dari itu adalah tentang bagaimana layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dapat makin cepat, transparan, dan akuntabel.
Penandatangan PKS antara Pemprov Sulbar dan UGM itu berlangsung di ruang pertemuan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM.
Selain Dekan Fisipol UGM Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A., penandatanganan PKS itu juga dihadiri Direktur Tim CfDS Fisipol UGM, Kadis Diskominfo Sulbar Safaruddin SDM, Kabid Layanan e-Government Muh Ridwan Djafar, Kasi Tata Kelola Muh Fahrurraziq, dan Omar Qasas serta staf Bidang Layanan e-Government.
"Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami berharap dokumen rencana induk dapat selesai tepat waktu, berkualitas, materinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sinkron dengan kebijakan nasional saat ini dan nanti," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Safaruddin Sanusi di Mamuju, Kamis, usai penandatangan perjanjian kerja sama dengan pihak UGM.
Target pemanfaatan rencana induk SPBE tersebut, kata Safaruddin Sanusi, yakni panduan penerapan SPBE untuk efektivitas birokrasi melalui transformasi digital, pedoman, dan titik awal desain integrasi sistem sebagai bagian dari pembangunan big data serta menjadi arah untuk pembentukan Sulbar Smart Province.
Ia mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini dengan berbagai pertimbangan, di antaranya karena UGM adalah salah satu mitra awal tim SPBE nasional dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi SPBE instansi pemerintah.
Selain itu, UGM adalah universitas yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan teknologi informasi, salah satu wujudnya adalah dengan mendorong program peningkatan kecerdasan digital anak anak muda Indonesia serta melaksakan magang atau KKN tematik untuk pengembangan SPBE.
Kabid Layanan e-Government Diskominfopers Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menambahkan bahwa rencana induk terdiri atas arsitektur dan peta rencana SPBE Sulbar selama 5 tahun.
"Memuat paling tidak visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, serta arah kebijakan dan peta rencana strategis SPBE. Penyusunannya mengacu pada rencana induk nasional yang terdapat pada lampiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018, RPJMD, dan kesesuaian kebutuhan masing-masing daerah," katanya.
Sementara itu, Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi mengatakan bahwa pihaknya akan membantu semaksimal mungkin pencapaian target yang diharapkan Pemprov Sulbar dalam membangun SPBE. Dalam hal ini pihaknya melibatkan tenaga tenaga terbaik yang berasal dari lintas fakultas yang terkait dengan transformasi digital.
Wawan Mas'udi menyatakan siap memfasilitasi keterhubungan dengan pihak berkompeten dalam kebijakan SPBE di tingkat nasional dari kementerian dan lembaga terkait.
"Rencana induk SPBE Sulbar akan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan SPBE di dalam empat area, yakni tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM SPBE," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kKebijakan, strategi, dan implementasi pengembangan SPBE itu tidak sekadar urusan hardware dan software, tetapi lebih jauh dari itu adalah tentang bagaimana layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dapat makin cepat, transparan, dan akuntabel.
Penandatangan PKS antara Pemprov Sulbar dan UGM itu berlangsung di ruang pertemuan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM.
Selain Dekan Fisipol UGM Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A., penandatanganan PKS itu juga dihadiri Direktur Tim CfDS Fisipol UGM, Kadis Diskominfo Sulbar Safaruddin SDM, Kabid Layanan e-Government Muh Ridwan Djafar, Kasi Tata Kelola Muh Fahrurraziq, dan Omar Qasas serta staf Bidang Layanan e-Government.