Manado (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemkot setempat memajukan peran pemuda melalui kebijakan anggaran yang lebih baik bagi generasi emas bonus demografi itu, yang jumlahnya mulai mendominasi.
"Telah ada perwali (peraturan wali kota) yang nanti diumumkan, memperkuat perda kepemudaan, intinya adalah menjelaskan secara lebih teknis, lebih kuat isi dari perda lepemudaan," kata dia saat diwawancarai mengenai Hari Sumpah Pemuda di Bogor, Kamis (28/10).
Dia mengatakan perwali pendukung perda kepemudaan itu, termasuk memfasilitasi penyelenggaraan, peran pemerintah daerah yang mudah-mudahan bisa dijabarkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Bogor, terutama kebijakan anggaran dan kebijakan regulasi.
"Juga melalui program SKPD dan juga pemerintah kota yang nantinya bisa disinergikan dan dikolaborasikan dengan organisasi pemuda," katanya.
Untuk itu, kata dia, DPRD Kota Bogor tengah membahas penguatan anggaran yang mungkin diberikan untuk kepentingan kepemudaan.
Keterwakilan pemuda di DPRD maupun di jajaran Pemerintah Kota Bogor, katanya, juga telah banyak diisi oleh para pemuda.
Mereka, kata dia, bahkan telah menjadi pimpinan SKPD dan anggota dewan yang memiliki suara cukup banyak di masyarakat.
Ia mengatakan peran, semangat, dan inovasi yang dibawa kaum pemuda tidak akan optimal jika tidak didorong dengan kebijakan anggaran.
"Saya kira mudah-mudahan bisa lebih dikuatkan lagi ke depan," ujarnya.
"Telah ada perwali (peraturan wali kota) yang nanti diumumkan, memperkuat perda kepemudaan, intinya adalah menjelaskan secara lebih teknis, lebih kuat isi dari perda lepemudaan," kata dia saat diwawancarai mengenai Hari Sumpah Pemuda di Bogor, Kamis (28/10).
Dia mengatakan perwali pendukung perda kepemudaan itu, termasuk memfasilitasi penyelenggaraan, peran pemerintah daerah yang mudah-mudahan bisa dijabarkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Bogor, terutama kebijakan anggaran dan kebijakan regulasi.
"Juga melalui program SKPD dan juga pemerintah kota yang nantinya bisa disinergikan dan dikolaborasikan dengan organisasi pemuda," katanya.
Menurut dia, kebijakan anggaran kepemudaan tersebut bisa disebar di beberapa dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tidak hanya dalam bentuk hibah, bantuan sosial (bansos) untuk organisasi masyarakat (ormas), maupun KNPI.
Untuk itu, kata dia, DPRD Kota Bogor tengah membahas penguatan anggaran yang mungkin diberikan untuk kepentingan kepemudaan.
Keterwakilan pemuda di DPRD maupun di jajaran Pemerintah Kota Bogor, katanya, juga telah banyak diisi oleh para pemuda.
Mereka, kata dia, bahkan telah menjadi pimpinan SKPD dan anggota dewan yang memiliki suara cukup banyak di masyarakat.
Ia mengatakan peran, semangat, dan inovasi yang dibawa kaum pemuda tidak akan optimal jika tidak didorong dengan kebijakan anggaran.
"Saya kira mudah-mudahan bisa lebih dikuatkan lagi ke depan," ujarnya.