Manado (ANTARA) - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Amarulla Octavian mendorong sinergi pentahelix untuk memperkuat dan mengembangkan teknologi pertahanan negara berbasis Internet of Things (IOT) yang tepat guna.
"Sinergi yang tinggi antara komponen-komponen pentahelix merupakan suatu keniscayaan dalam mengembangkan teknologi pertahanan," kata Amarulla dalam Focus Group Discussion bertajuk "Strengthening Defense Technology in The Era of Internet of Military Things in Supporting The National Defense" yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Pertahanan RI Official, Senin.
Dalam pidato kuncinya, Amarulla menyebutkan bahwa komponen pentahelix yang ia maksud terdiri atas pemerintah, pengguna, industri pertahanan, akademisi, dan organisasi profesi.
Sinergi antara kelima komponen tersebut merupakan upaya penguatan pertahanan negara melalui aspek kelembagaan, di samping penguatan pada aspek lainnya, seperti aspek ketersediaan sumber daya manusia (SDM), aspek sarana dan prasarana, aspek perangkat keras, aspek perangkat lunak, serta aspek anggaran.
Selaras dengan pernyataan Rektor Unhan, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) Nunil Pantjawati juga mengatakan bahwa sinergi antarlembaga dibutuhkan untuk mencegah gangguan beroperasinya infrastruktur informasi vital akibat serangan siber, melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden siber.
Menurut Nunil, instansi pemerintah, seperti kementerian dan lembaga, harus berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas. Sedangkan, pihak-pihak lain yang terlibat merupakan pelaku-pelaku dari aktivitas siber yang harus diawasi.
"Diharapkan agar sinergi antara para pemangku kepentingan bisa terjadi, sehingga kerangka kerja ini bisa berjalan dengan baik," ucap dia.
Mantan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini berpandangan bahwa perlu ada suatu pengaturan khusus tentang perlindungan infrastruktur informasi vital, sehingga berbagai insiden serangan siber di sektor infrastruktur informasi vital bisa diminimalisasi.
"Sudah masuk ke program pemerintah melalui RPJMN, beberapa program prioritas memang masih difokuskan kepada sektor pemerintahan," kata Nunil.
"Sinergi yang tinggi antara komponen-komponen pentahelix merupakan suatu keniscayaan dalam mengembangkan teknologi pertahanan," kata Amarulla dalam Focus Group Discussion bertajuk "Strengthening Defense Technology in The Era of Internet of Military Things in Supporting The National Defense" yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Pertahanan RI Official, Senin.
Dalam pidato kuncinya, Amarulla menyebutkan bahwa komponen pentahelix yang ia maksud terdiri atas pemerintah, pengguna, industri pertahanan, akademisi, dan organisasi profesi.
Sinergi antara kelima komponen tersebut merupakan upaya penguatan pertahanan negara melalui aspek kelembagaan, di samping penguatan pada aspek lainnya, seperti aspek ketersediaan sumber daya manusia (SDM), aspek sarana dan prasarana, aspek perangkat keras, aspek perangkat lunak, serta aspek anggaran.
Selaras dengan pernyataan Rektor Unhan, Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) Nunil Pantjawati juga mengatakan bahwa sinergi antarlembaga dibutuhkan untuk mencegah gangguan beroperasinya infrastruktur informasi vital akibat serangan siber, melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden siber.
Menurut Nunil, instansi pemerintah, seperti kementerian dan lembaga, harus berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas. Sedangkan, pihak-pihak lain yang terlibat merupakan pelaku-pelaku dari aktivitas siber yang harus diawasi.
"Diharapkan agar sinergi antara para pemangku kepentingan bisa terjadi, sehingga kerangka kerja ini bisa berjalan dengan baik," ucap dia.
Mantan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini berpandangan bahwa perlu ada suatu pengaturan khusus tentang perlindungan infrastruktur informasi vital, sehingga berbagai insiden serangan siber di sektor infrastruktur informasi vital bisa diminimalisasi.
"Sudah masuk ke program pemerintah melalui RPJMN, beberapa program prioritas memang masih difokuskan kepada sektor pemerintahan," kata Nunil.