Bolmong, (Antara Sulut) - Ratusan pegawai Honorer daerah (Honda) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, terancam dicoret oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmong yang menangani kasus Honda tersebut.
"Satu hal yang pasti Pansus akan mencoret nama-nama yang bukan honorer yang kemudian telah dinyatakan lulus dalam "data base", kata Ketua Pansus, Herman Kembuan, di Bolmong, Senin, sambil menambahkan, Paling kurang ada seratus lebih nama yang akan dicoret.
Pansus akan membahas tentang rekomendasi akhir menyangkut permasalahan "data base" Honda tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, yang diduga sarat dengan penyimpangan, Senin ini.
"Senin hari ini Pansus akan menyimpulkan masalah Honda, dan langsung akan mengeluarkan rekomendasi, kami akan merundingkan dahulu sesama Pansus sebelum langkah tersebut diambil," ujarnya.
Apalagi Pansus baru menerima dan mengantongi data dari kecamatan untuk dilakukan pengujian, karena siapa tau masih ada honorer yang belum sempat dicatat.
Herman mengatakan, Pansus selanjutnya akan mengkomunikasikan dengan sesama anggota legislatif dan eksekutif agar segala keputusan yang akan diambil oleh pansus bisa melibatkan semua pihak.
Dia berharap persoalan Honda di Pemerintahan Kabupaten Bolmong ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga sehingga kedepan tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak.
"Satu hal yang pasti Pansus akan mencoret nama-nama yang bukan honorer yang kemudian telah dinyatakan lulus dalam "data base", kata Ketua Pansus, Herman Kembuan, di Bolmong, Senin, sambil menambahkan, Paling kurang ada seratus lebih nama yang akan dicoret.
Pansus akan membahas tentang rekomendasi akhir menyangkut permasalahan "data base" Honda tahun 2010, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, yang diduga sarat dengan penyimpangan, Senin ini.
"Senin hari ini Pansus akan menyimpulkan masalah Honda, dan langsung akan mengeluarkan rekomendasi, kami akan merundingkan dahulu sesama Pansus sebelum langkah tersebut diambil," ujarnya.
Apalagi Pansus baru menerima dan mengantongi data dari kecamatan untuk dilakukan pengujian, karena siapa tau masih ada honorer yang belum sempat dicatat.
Herman mengatakan, Pansus selanjutnya akan mengkomunikasikan dengan sesama anggota legislatif dan eksekutif agar segala keputusan yang akan diambil oleh pansus bisa melibatkan semua pihak.
Dia berharap persoalan Honda di Pemerintahan Kabupaten Bolmong ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga sehingga kedepan tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak.